• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Dari Belanja Pemerintah, Negara Merugi Rp 546,01 Miliar

by Sandy Romualdus
11 Juni 2013 - 00:00
5
VIEWS
Perusahan Batubara Kurang Bayar PNBP
0
SHARES
5
VIEWS

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun anggaran 2012. Pengecualian tersebut diberikan karena ada beberapa temuan tidak wajar, termasuk di dalamnya indikasi kerugian negara sebesar Rp 546,01 miliar belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai peraturan.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan di depan anggota DPR, BPK memang mencatat beberapa ketidakwajaran pada belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Catatan pertama adalah pada belanja yang melebihi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 11,37 triliun, kecuali pada belanja pegawai.

"Terdapat penggunaan belanja barang dan belanja modal yang melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga berindikasi merugikan negara sebesar Rp 546,01 miliar, di antaranya sebesar Rp 240,16 miliar belum dipertanggungjawabkan," kata Hadi di Gedung DPR, Jakarta (11/6).

BERITA TERKAIT

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Dijelaskan, indikasi kerugian negara tersebut terjadi dari variasi hasil lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan hingga realisasi fisik yang lebih kecil dari kontrak yang dijanjikan. Tidak semuanya mengindikasikan terjadinya korupsi.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menjelaskan, pada beberapa kasus terjadi pencairan anggaran lebih awal dari realisasi fisik. "Di akhir tahun ada berita acara fisik barang yang ditandatangani tapi belum selesai karena untuk mengejar pencairan anggarannya. Fisiknya akan dikerjakan pada tahun berikutnya. Ini sebetulnya tidak boleh menurut BPK," jelas Hasan.

Adapun temuan realisasi fisik yang tidak sesuai untuk belanja barang dan belanja modal besarnya mencapai Rp 1,31 triliun secara akumulatif.

Catatan BPK untuk realisasi bantuan sosial kasusnya mirip dengan realisasi fisik belanja modal dan belanja barang. Hadi mengatakan, bansos juga ditarik, tapi belum disalurkan. "Bansos ini biasanya ditarik untuk jaga-jaga di tahun selanjutnya. Tapi, ini nggak diperbolehkan karena harusnya dikembalikan ke kas negara," kata Hadi.

Adapun besaran bansos yang sudah dicairkan tapi tidak disalurkan sampai 31 Desember 2012 ialah Rp 1,91 triliun. Masih ada catatan lagi untuk bansos ialah penyaluran yang tidak sesuai sasaran sebesar Rp 269,85 miliar.

Di luar catatan mengenai belanja, BPK masih membuat tiga poin lainnya mengapa LKPP diberi WDP. Adalah pencatatan kerugian atau keuntungan kurs yang menurut BPK belum dibuat sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Besarnya masing-masing untuk realisasi PNBP dan belanja lain-lain sebesar Rp 2,09 triliun dan Rp 282,39 miliar menurut perhitungan pemerintah yang dilaporkan dalam LKPP.

Selain itu, pemerintah juga dianggap belum menelusuri keberadaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di 2012 yang seharusnya dikejar sebesar Rp 8,79 triliun serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) sebesar Rp 1,12 triliun. "Nilai aset eks BPPN yang tercatat dalam LKPP dapat berbeda secara signifikan jika pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh aset eks BPPN tersebut," katanya.

Terakhir, pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 70,26 triliun. Pencatatan SAL tersebut lebih kecil daripada jumlah fisik SAL, dengan perbedaan sebesar Rp 8,15 miliar. "Selain itu pemerintah juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL sebesar Rp 33,49 miliar dan tidak dapat menunjukkan dokumen sumber atas koreksi pencatatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 30,89 miliar," kata Hadi.

Masih ada beberapa catatan internal yang menurut BPK juga bermasalah. Misalnya, piutang pada PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) atas penjualan kondensat yang menurut BPK akan menjadi piutang macet, melihat kondisi keuangan TPPI. BPK juga menyebut persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sebesar kurang lebih Rp 38,18 triliun. Pembayaran tersebut belum jelas sumbernya dan belum memperoleh persetujuan DPR.

 
 
 
 
 
Previous Post

Garuda Rilis Obligasi Berkelanjutan Rp 2 Triliun

Next Post

Kemenkeu: Capital Outflow Hanya Pelemahan Jangka Pendek

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
BRI Kucurkan Kredit 173 Juta Dollar AS ke PGN

BRI Dukung Jakarta Islamic Fashion Week

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance