Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun anggaran 2012. Pengecualian tersebut diberikan karena ada beberapa temuan tidak wajar, termasuk di dalamnya indikasi kerugian negara sebesar Rp 546,01 miliar belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai peraturan.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan di depan anggota DPR, BPK memang mencatat beberapa ketidakwajaran pada belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Catatan pertama adalah pada belanja yang melebihi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 11,37 triliun, kecuali pada belanja pegawai.
"Terdapat penggunaan belanja barang dan belanja modal yang melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga berindikasi merugikan negara sebesar Rp 546,01 miliar, di antaranya sebesar Rp 240,16 miliar belum dipertanggungjawabkan," kata Hadi di Gedung DPR, Jakarta (11/6).
BERITA TERKAIT
Dijelaskan, indikasi kerugian negara tersebut terjadi dari variasi hasil lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan hingga realisasi fisik yang lebih kecil dari kontrak yang dijanjikan. Tidak semuanya mengindikasikan terjadinya korupsi.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menjelaskan, pada beberapa kasus terjadi pencairan anggaran lebih awal dari realisasi fisik. "Di akhir tahun ada berita acara fisik barang yang ditandatangani tapi belum selesai karena untuk mengejar pencairan anggarannya. Fisiknya akan dikerjakan pada tahun berikutnya. Ini sebetulnya tidak boleh menurut BPK," jelas Hasan.
Adapun temuan realisasi fisik yang tidak sesuai untuk belanja barang dan belanja modal besarnya mencapai Rp 1,31 triliun secara akumulatif.
Catatan BPK untuk realisasi bantuan sosial kasusnya mirip dengan realisasi fisik belanja modal dan belanja barang. Hadi mengatakan, bansos juga ditarik, tapi belum disalurkan. "Bansos ini biasanya ditarik untuk jaga-jaga di tahun selanjutnya. Tapi, ini nggak diperbolehkan karena harusnya dikembalikan ke kas negara," kata Hadi.
Adapun besaran bansos yang sudah dicairkan tapi tidak disalurkan sampai 31 Desember 2012 ialah Rp 1,91 triliun. Masih ada catatan lagi untuk bansos ialah penyaluran yang tidak sesuai sasaran sebesar Rp 269,85 miliar.
Di luar catatan mengenai belanja, BPK masih membuat tiga poin lainnya mengapa LKPP diberi WDP. Adalah pencatatan kerugian atau keuntungan kurs yang menurut BPK belum dibuat sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Besarnya masing-masing untuk realisasi PNBP dan belanja lain-lain sebesar Rp 2,09 triliun dan Rp 282,39 miliar menurut perhitungan pemerintah yang dilaporkan dalam LKPP.
Selain itu, pemerintah juga dianggap belum menelusuri keberadaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di 2012 yang seharusnya dikejar sebesar Rp 8,79 triliun serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) sebesar Rp 1,12 triliun. "Nilai aset eks BPPN yang tercatat dalam LKPP dapat berbeda secara signifikan jika pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh aset eks BPPN tersebut," katanya.
Terakhir, pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 70,26 triliun. Pencatatan SAL tersebut lebih kecil daripada jumlah fisik SAL, dengan perbedaan sebesar Rp 8,15 miliar. "Selain itu pemerintah juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL sebesar Rp 33,49 miliar dan tidak dapat menunjukkan dokumen sumber atas koreksi pencatatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 30,89 miliar," kata Hadi.
Masih ada beberapa catatan internal yang menurut BPK juga bermasalah. Misalnya, piutang pada PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) atas penjualan kondensat yang menurut BPK akan menjadi piutang macet, melihat kondisi keuangan TPPI. BPK juga menyebut persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sebesar kurang lebih Rp 38,18 triliun. Pembayaran tersebut belum jelas sumbernya dan belum memperoleh persetujuan DPR.

















