Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membentuk badan pengaduan jasa keuangan terintegrasi (Alternatif Dispute Center/ADC). Lembaga itu akan melayani pengaduan ataupun keluhan dari sektor jasa keuangan di Indonesia.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan keberadaan lembaga itu sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Dengan mempertimbangkan jumlah kasus pada lembaga keuangan dan non keuangan di Indonesia. "Rencananya, jasa keuangan wajib menjadi anggota untuk lembaga tersebut," katanya di Jakarta, Selasa (11/6).
Ia mengungkapkan lembaga itu akan memfasilitisasi ataupun mediasi bagi nasabah kepada perusahaan jasa keuangan. Adapun, OJK menerima pengaduan masyarakat melalui call center sebanyak 1.375 pengaduan, antara lain 158 perusahaan asuransi, 52 dari perbankan, dan 9 pengaduan untuk pasar modal. "Pemegang polis memperkirakan mendapat perlindungan dari perusahaan namun belum dicover, istilahnya kasus sengketa link," jelasnya.
BERITA TERKAIT
Sementara itu, pengamat pasar modal Yanuar Rizky menuturkan pentingnya ijin produk dari perusahaan jasa keuangan. Pasalnya, akan melindungi masyarakat dari penipuan investasi. "Akan sulit bagi OJK dalam melindungi masyarakat dari investasi bodong selama produk yang bersangkutan belum memiliki ijin," tegasnya
Selain ijin, ia juga meminta OJK memerhatikan fungsi pengawasan. "Jadi, masyarakat kita memang harus diedukasi, yakni bagaimana memiliki akses informasi yang simetrik," tambahnya.
















