Jakarta – Perlindungan konsumen menjadi aturan pertama yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak lembaga ini didirikan. Ada pun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 01/POJK.07/2013 telah ditandatangani pada 26 Juli 2013 untuk berlaku satu tahun setelah dikeluarkan.
Namun demikian, aturan perlindungan konsumen tersebut belum mengatur terlalu detil. Pasalnya , masih berupa payung hukum besar bagi aturan teknis yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk surat edaran.
"OJK memberi waktu satu tahun untuk pelaku usaha jasa keuangan untuk mempersiapkan pemenuhan sebagaimana detil yang tercantum dalam aturan ini. Dalam kurun satu tahun OJK akan membuat aturan teknisnya juga," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (30/7).
BERITA TERKAIT
Menurut Muliaman, peraturan teknis tersebut nantinya akan lebih krusial karena akan berlaku berbeda spesifik pada masing-masing sektor industri keuangan: perbankan, asuransi, pasar modal. Oleh karenanya, OJK masih akan mengkomunikasikan aturan ini dengan pelaku industri.
Beberapa aturan teknis yang sudah tercakup di aturan ini adalah bahwa masing-masing pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki unit khusus yang menangani pengaduan konsumen. Penindaklanjutan setiap pengaduan diberi waktu 20 hari kerja, bisa diperpanjang menjadi 20 hari kerja lagi jika ada kondisi tertentu. Setelah itu, penanganan pengaduan konsumen internal perusahaan diharapkan selesai.
Jika ternyata belum selesai, sengketa konsumen bisa dibawa ke lembaga alternatif, misalnya ombudsman atau lembaga arbitrase lainnya. OJK juga bisa menjadi fasilitator jika konsumen meminta dengan catatan kasus belum diajukan untuk ditengahi oleh pihak lain. OJK hanya akan menangani kasus yang berindikasi sengketa dengan kerugian finansial maksimal Rp500 juta untuk bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan. Maksimal kerugian untuk asuransi umum dipatok lebih besar, yaitu Rp750 juta.
"Pelaku usaha jasa keuangan dilarang mengenakan biaya apa pun kepada konsumen atas pengajuan pengaduan," timpal Muliaman. Disebutkan juga bahwa industri keuangan wajib mengganti kerugian jika pengaduan konsumen terbukti benar.
Sanksi yang dikenakan pada pelaku industri keuangan sangat serius. Muliaman menjelaskan, pelanggaran bisa diberi sanksi tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha tergantung tingkat kesalahan industri keuangan.
Ada tiga aspek yang diatur dalam peraturan ini, yaitu bahwa pelaku jasa keuangan wajib transparan dalam pengungkapan manfaat maupun risiko produknya, wajib melakukan penilaian kesesuaian produk dengan layanan risiko yang dihadapi konsumen, serta wajib adanya prosedur yang lebih sederhana dan mudah untuk konsumen mengadu maupun menyelesaikan sengketa.
"Di sisi lain, konsumen juga harus menunjukkan itikad baik dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan dengan memberikan informasi dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan," jelasnya.

















