Jakarta – Presiden akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) terkait penanganan dampak penurunan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan menjadi pejabat yang mengumumkannya Jumat mendatang (24/8).
"Nanti akan ada perpres, diumumkan Jumat nanti ya. Pak Hatta yang umumkan karena ini ekonomi ya," kata Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S. Alisjahbana di Kantor Presiden, Rabu (21/8).
Armida melanjutkan, perpres yang diumumkan oleh Hatta Jumat mendatang itu akan langsung ditangani oleh kementerian teknis. Menurutnya saat ini kementerian atau lembaga teknis sedang melakukan finalisasi untuk detail perpres mendatang.
BERITA TERKAIT
"Masalahnya, (kebijakan) ini harus diterjemahkan kedalam aturan, perpres. Ini perlu finalisasi 1-2 hari lah," lanjut Armida.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons situasi perekonomian terkini yang menunjukkan terjadinya penurunan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp11 ribu per US$ dan anjloknya harga saham. Presiden menyebut akan mengeluarkan kebijakan untuk penanganan masalah tersebut pada dua hari mendatang dan esok harinya dapat langsung diterapkan.
Mengapa Presiden tidak segera mengeluarkan kebijakan? Armida menyebut hal itu dikarenakan bentuk kebijakan yang akan dikeluarkan berupa perpres yang membahas detail penanganan.
"Ini sebetulnya sudah ada (upaya penanganan), cuma untuk diterjemahkan kedalam perpres ini perlu didetailkan atau dirapikan. Ini kan perlu diterjemahkan dalam aturan yang bisa dilaksanakan, kalau item-item-nya sudah ada," terang Armida.
Armida kemudian menguraikan item yang jadi rencana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh presiden. Pertama adalah persoalan investai, Armida mengingatkan kedepannya investasi yang sudah siap agar disegerakan. Kemudian, terkait ketahanan pangan, nantinya akan diatur tentang menjaga stabilitas harga pangan.
"Karena pangan ini kan terkait inflasi, ini tentunya kita ingin agar lebih manageable, kaitannya dengan ekspektasi inflasi termasuk dengan nilai tukar," jelas Armida.
Paket item berikutnya adalah terkait kebijakan fiskal. Armida menjelaskan kedepannya akan dibuat berapa tax insentif yang ada dan perlunya penajaman. Kemudian bagaimana menjaga agar para pekerja tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Bagaimana memastikan agar tidak dilakukan PHK, terutama di industri yang padat karya," tutur Armida lagi.

















