Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan merekomendasi untuk mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik secara gradual. Pada saat yang sama, bahan bakar nabati (BBN) perlu diberikan subsidi lebih besar, yakni hingga Rp4.000 per liter.
"Rekomendasi yang bisa dilakukan pemerintah, menaikkan harga energi secara bertahap berdasarkan nilai keekonomian berdasarkan klasifikasi pendapatan masyarakat. Termasuk mendorong agar masyarakat yang mampu akan mendapatkan beban lebih tinggi dari yang tidak mampu," tulis laporan rekomendasi yang dirilis Pusat Kebijakan Makro BKF yang dimuat dalam situs resmi Kemenkeu.
Kenaikan harga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ketersediaan energi tidak terbarukan seperti minyak sudah kritis. Cadangan minyak Indonesia disebutkan hanya tinggal 22 tahun jika tidak ditemukan lapangan baru. Bahkan laporan tersebut menyebut PT Pertamina menghitung cadangan akan bertahan hanya 15-20 tahun lagi.
BERITA TERKAIT
"Minyak bumi dengan kapasitas sumber daya 56,6 miliar barel dan cadangan terbukti hanya 7,99% miliar barel pada beberapa tahun lalu yang diproduksi per tahun 0,36 miliar barel sehingga akan bertahap selama 22 tahun lagi." Sedangkan, cadangan gas disebutkan bisa bertahan 42 tahun dan batu abra 224 tahun.
"Daripada pemerintah berkutat pada masalah BBM yang bakal habis, lebih baik intensifkan pengembangan BBN. Selama masih ada BBM, pengembangan dan penggunaan BBN akan lambat sementara BBM terus terkuras dan habis di masa mendatang," kritik laporan BKF tersebut.
Masalahnya, pengembangan BBN saat ini masih relatif mahal. Menurut BKF, hal tersebut terjadi karena produksi BBN masih dalam skala rumah tangga. Jika permintaan produksi lebih besar, harga akan bisa ditekan.
Menerapkan harga murah, BKF juga menyarankan subsidi dialihkan lebih besar ke BBN. "Untuk menerapkan harga murah, perlu produksi masal kemudian disubsidi agar bisa menekan harga sehingga bisa dijangkau masyarakat. Misalnya biodiesel dengan harga sekitar Rp10.000 per liter saat ini jika pemerintah mampu menyubsidi Rp4.000 per liter saja sudah lumayan untuk membantu masyarakat."
Subsidi BBN saat ini baru diberikan sebesar Rp1.000 per liter. Ini membuat harga BBN masih belum kompetitif dibandingkan BBM bersubsidi. "Jika menerapkan harga yang sama dengan BBM, bahan bakar lestari ini akan kalah di pasar," ungkap laporan itu.
Dampak terburuk dari kegagalan pengembangan BBN, menurut laporan tersebut, ialah di masa depan industri yang terlalu mengandalkan BBM akan terancam tutup. Sebab, pada akhirnya BBM bisa habis jika tidak diganti dengan energi baru terbarukan.
Meski laporan tersebut memuat demikian, Kemenkeu belum bersedia memaparkan rencana yang lebih riil terhadpa subsidi energi. Menteri Keuangan Chatib Basri ditanyakan mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini hanya menjawab, "Jangan menghapus kemungkinan adanya reformasi subsidi energi tahun ini.

















