Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memperpanjang kerjasama Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) dalam rangka mengendalikan inflasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan perpanjangan kerjasama TPID merupakan langkah yang penting dilakukakan, karena TPID dinilai sebagai payung penting untuk dapat memonitoring bahkan mengintervensi pengendalian inflasi pada tingkat nasional dan daerah.
"Selama ini tugas pokok kerja dari TPID terlihat dari bagaimana mereka bisa mengendalikan inflasi di taraf daerah dan juga nasional," papar Hatta dalam kesempatan penandatanganan MoU TPID di Komplek Perkantoran BI, Jakarta, Senin (21/4).
BERITA TERKAIT
Hatta mengungkapkan, dalam mengendalikan inflasi TPID akan memberikan data dan analisis di daerah baik yang bersumber pada distribusi, produksi, dan gangguan sistem distribusi serta mekanisme pasar di daerah.
"Selama ini yang terjadi, inflasi disebabkan karena adanya gangguan distribusi bukan berkaitan langsung dengan produksi. Volatile food kita cukup baik. Maka dari itu pemertintah daerah dibantu pusat dapat melakukan upaya agar memperlancar distribusi jika ada gangguan sehingga inflasinya bisa dijaga sesuai target," terang Hatta.
Selain itu, dia mengimbau agar TPID dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Dengan begitu, pemerintah berharap bisa mencapai target inflasi tahun ini sebesar 4,5% plus minus 1% meski Indonesia menghadapi situasi perekonomian yang penuh risiko.
"Kebijakan reformasi struktural di sektor industri perlu ditingkatkan sehingga mendorong tercipta industri olahan menggeser industri primer. Sebab kalau tidak, supply site akan kedodoran saat kita ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi tinggi. Jangan hanya kebijakan moneter tapi juga sektor riil," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan, sampel kota perhitungan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 82 sampel atau naik dari sebelumnya 66 sampel kota di Indonesia. "Semakin banyak sampel yang ada, mencerminkan ekonomi di daerah meningkat sehingga bisa berkontribusi secara nasional," jelasnya.
Dari datanya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Harga Konsumen (IHK) menurun. Realisasi inflasi tahun lalu sebesar 8,38% meski terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi. "Dibanding 2005 dan 2008 yang masing-masing 17% dan 11%, inflasi kita masih lebih baik karena seharusnya naik kalau ada penyesuaian harga BBM. Ini berkat koordinasi yang baik dalam mengendalikan tarif angkutan supaya inflasi terkendali," terang Agus.
Pejabat Sementara Deputi Bidang Koordinator Fiskal dan Moneter Bobby Hamzah Rafinus, menyebut saat ini ada 200 TPID terdiri dari 33 TPID Provinsi dan 167 TPID Kabupaten dan Kota.
"Pada 21 Mei ini kami akan mengadakan rakornas ke-5 TPID untuk menjaga perekonomian daerah dan stabilisasi harga. Acara ini akan dihadiri oleh Gubernur seluruh Indonesia, perwakilan BI dan lainnya," ucapnya.
















