Pemerintah yang baru telah dilantik. Tantangan berat di bidang ekonomi langsung menanti. Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga acuan, bahkan mungkin dipercepat menjadi akhir tahun ini. Di dalam negeri, masih ada masalah subsidi energi, potensi tekanan inflasi, dan defisit perdagangan dan transaksi berjalan yang belum usai. Padahal, saat ini saja, ekonomi masih cenderung melambat, moneter cenderung ketat, bank-bank bersaing menghimpun dana dan suku bunga pun merangkak naik.
Pengalihan subsidi dari energi (bahan bakar minyak dan listrik)—yang sekitar Rp400 triliun—ke infrastruktur dan program-program kerakyatan seperti janji kampanye Jokowi adalah masalah klasik fiskal kita. Tetapi, fiskal alias APBN juga menghadapi problem lain yang patut dicermati: keseimbangan primer (primary balance) APBN kita sudah defisit dalam tiga tahun terakhir! Defisit APBN-Perubahan 2014 dianggarkan sebesar Rp241,49 triliun (2,4 persen dari PDB), naik dari semula Rp175,40 triliun (1,69 persen PDB) yang dianggarkan di APBN 2014. Sebagai catatan, realisasi pada 2013 sebesar Rp209,50 triliun (2,24 persen PDB).
Biasanya primary balance APBN masih surplus kendati total APBN mengalami defisit. Tetapi, sejak 2012 yang lalu primary balance juga sudah minus. Berbeda dengan defisit fiskal, primary balance adalah selisih pendapatan dikurangi belanja tanpa memperhitungkan cicilan pembayaran utang. Dalam teori ekonomi fiskal dan keuangan publik, dari primary balance inilah kita bisa mendapat parameter utama keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability), bukan dari defisit fiskal.
Primary balance yang surplus menunjukkan APBN masih punya sisa untuk membayar cicilan utang. Sebaliknya, primary balance yang minus menunjukkan APBN tahun tersebut sudah tekor sebelum membayar cicilan utang. Pada 2012, minusnya tercatat sebesar Rp53 triliun, pada 2013 Rp97 triliun dan tahun ini diperkirakan Rp106,41 triliun.
Demi memperbaiki fiscal sustainability tadi, defisit pada keseimbangan primer APBN perlu dikurangi. Caranya, tingkatkan pendapatan negara dan kurangi belanja. Pengurangan defisit primary balance maupun defisit APBN (atau bahkan menjadi surplus) oleh pemahaman umum dipandang sebagai kebijakan pengetatan fiskal.
Dampak defisit
Layakkah fiskal (APBN) diketatkan di tengah kondisi ekonomi nasional yang cenderung melambat saat ini? Ya. Belanja APBN yang jor-joran seperti di Eropa terbukti menyeret negara-negara itu ke jurang krisis fiskal. Meskipun, belanja itu benar-benar untuk program-program kesejahteraan rakyat sekalipun.
Keseimbangan primer APBN yang defisit dalam 4 tahun (2012-2015) sudah cukup menurunkan fiscal sustainability kita. Dan mengetatkan APBN pun tidak lantas menghilangkan defisitnya. Artinya, pengetatan fiskal pun tidak lantas mengurangi tekor yang sekarang sudah terjadi. Tapi setidaknya, mengurangi penambahan tekor.
Mengecilkan atau menurunkan defisit keseimbangan primer tadi memang memaksa negara untuk mengurangi belanja atau menaikkan pendapatan atau kedua-duanya. Pengetatan APBN ini mungkin bisa ditunda ke tahun-tahun berikutnya. Tapi, cepat atau lambat harus dilakukan. Dan semakin ditunda tentu semakin besar tekor yang nanti harus ditutup di tahun-tahun berikutnya. Tanpa pengetatan APBN terutama berupa pengurangan defisit keseimbangan primer tadi, APBN akan terus tekor dan, akibatnya, mengikis sisa lebih realisasi APBN tahun-tahun sebelumnya.
Dalam teori, defisit fiskal menurunkan tabungan pemerintah (public saving). Jika tabungan (bruto) nasional atau national saving (S) adalah tabungan swasta/private saving (Sp) ditambah public saving (Sg), maka defisit APBN menyebabkan national saving lebih rendah dari private saving. National saving yang lebih rendah menyebabkan kita semakin kekurangan modal untuk membiayai investasi dalam negeri. Akibatnya, kebutuhan untuk impor sulit turun dan defisit transaksi berjalan (current account/CA) yang menjadi masalah dalam dua tahun ini sukar direm. Gap negatif antara saving dan investment inilah yang oleh teori ekonomi mendorong CA kita defisit, sebagaimana digambarkan dalam artikel saya sebelumnya (“Mempercepat Perlambatan Ekonomi,” Stabilitas No. 29 Maret 2014).
Longgarkan sedikit
Di samping itu, manfaat peningkatan national saving dari hasil mengurangi defisit fiskal ataupun keseimbangan primer APBN tadi adalah naiknya likuiditas domestik, dan berkurangnya obligasi pemerintah yang berarti bisa menurunkan (atau menahan kenaikan) suku bunga atau yield pasar. Hal ini diperlukan di tengah risiko kenaikan suku bunga sebagai dampak rencana kenaikan suku bunga the Fed dan inflasi nasional akibat kenaikan harga BBM. Sayangnya, tahun depan, defisit fiskal kita masih cukup besar. Defisit keseimbangan primer dianggarkan sekitar Rp103,53 triliun dan total defisit fiskalnya Rp257,57 triliun. Tetapi, untungnya, secara rasio terhadap PDB sudah turun menjadi 2,32 persen dibandingkan tahun ini yang dianggarkan 2,40 persen.
Lalu, apakah dunia bisnis dan pelaku ekonomi dalam negeri akan dihimpit bersama-sama dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang ketat? Tidak. Bank Indonesia justru seharusnya mulai pelan-pelan melonggarkan kebijakan moneternya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional agar kembali lebih cepat. Mengapa?
Kebijakan moneter lebih dominan dibandingkan fiskal dalam mempengaruhi ekspansif-tidaknya sektor riil dan perekonomian nasional secara umum. Perhatikan, pada 2006, defisit fiskal naik menjadi 0,9 persen (Rp 29 triliun) dibandingkan 2005 yang hanya 0,5 persen (Rp 14 triliun). Tetapi ekonomi justru melambat menjadi 5,5 persen dari 5,7 persen di 2005. Apa yang terjadi saat itu? BI Rate terus dinaikkan hingga level 12,75 persen, dibandingkan pertengahan 2005 yang masih 7,5 persen, gara-gara kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Maret 2005.
Sehingga, kendati fiskal diketatkan, sepanjang kondisi moneternya cenderung longgar maka ekonomi akan lebih bergairah. Kenaikan BI Rate sebesar total 175 bps tahun lalu, ditambah rasio kredit terhadap DPK perbankan nasional yang sudah menembus 90 persen praktis menyebabkan kondisi moneter saat ini ketat (meskipun level BI Rate 7,5 persen saat ini sudah tidak berubah selama setahun terakhir dan tampaknya coba terus dipertahankan). Pengetatan kebijakan moneter tadi dilakukan demi mengurangi defisit perdagangan dan transaksi berjalan (CA) yang sudah berlangsung sejak akhir 2011. Sayang, merespons defisit CA dengan pengetatan moneter dan menaikkan suku bunga telah memberi “efek samping.” Berbeda jika pengurangan impor dilakukan melalui kebijakan fiskal misalnya kenaikan bea masuk dan pajak barang mewah.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya pelan akibat defisit ekspor-impor tadi justru melambat semakin cepat saat ini karena kenaikan suku bunga juga telah memperlambat investasi dan, mungkin juga, konsumsi. Terjadi perang suku bunga simpanan dan bank-bank tahun ini menderita lonjakan beban bunga, penurunan laba dan menipisnya marjin. Upaya menurunkan suku bunga kredit yang sebetulnya sudah berhasil sejak awal 2011 (bahkan sebelumnya sejak 2009) kandas di tengah jalan. Kalau pelonggaran moneter dilakukan menunggu defisit CA hilang sama sekali, jangan-jangan pertumbuhan ekonomi kita ketika itu sudah terlalu rendah untuk bangkit. Dan pemerintahan baru hanya dapat memainkan program-program kerakyatan di level bawah tetapi dunia bisnis dan kalangan menengah terhimpit. Atau mungkin itu yang lebih baik terjadi saat ini
















