• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Kolom

Analisis Fikih Dana CSR Lembaga Konvensional

by Sandy Romualdus
10 Mei 2015 - 00:00
81
VIEWS
Analisis Fikih Dana CSR Lembaga Konvensional
0
SHARES
81
VIEWS

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan termasuk lembaga keuangan konvensional. Tak jarang lembaga keuangan non syariah tersebut juga menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana-dana CSR-nya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti bunga atas transaksi pinjaman, dividen dari transaksi emiten (dengan persentase utang non halal lebih dominan dari modalnya), pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman memabukkan, barang yang merusak moral (menimbulkan mudharat).

Akan tetapi, tidak semua dana CSR itu termasuk dana non halal meski berasal dari lembaga yang tidak menerapkan sistem syariah. Menurut sebagian ulama, jika pendapatan halal bercampur dengan dengan non halal dan dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka status keseluruhan dana tersebut menjadi halal dengan beberapa alasan. Pertama, dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan Umum al-balwa. Kedua, raf’ul harajwal hajah al-ammah, maksudnya meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum, di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Ketiga, standar hokum adalah bagian lebih dominan (muro’at qowa’idal katsrah wa al-ghalabah). Keempat, kaidah tafriqshafqah (memisahkan dana yang dihasilkan dari transaksi halal dan transaksi yang haram).

BERITA TERKAIT

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jika sumber dana CSR itu sepenuhnya non halal, maka para ulama sepakat bahwa pendapatan non halal hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh di manfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah (rekayasa), seperti digunakan untuk membayar pajak.

Selanjutnya pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Sebagaimana penjelasan dalam Standar Syariah AAOIFI Bahrain, bahwa pendapatan nonhalal tidak boleh dimanfaatkan untukkegiatan apapun, walaupun dengancara rekayasa, seperti digunakan untukmembayar pajak. Sesuai juga dengan kaidah fikih: Setiap pendapatan yangtidak bisa dimiliki, maka (pendapatantersebut) tidak bisa diberikan (kepadapihak lain).

Jika dana non halal tidak bias dimanfaatkan oleh pemiliknya, kepada pihak mana ia disalurkan? Dalam literatur fatwa (an-nawazil), dijelaskan ada perbedaan pendapat para ulama tentang pihak penerima dana non halal.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum, seperti pembangunan jalan. Sedangkan sebagian ulama yang lain, seperti Syeikh al-Qardhawi dan Prof. Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (al-mashalih al-‘ammah), baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat.

Sumber perbedaan pendapat di atas adalah perbedaan pandangan mereka tentang kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi yang membatasi penyaluran dana non halal hanya untuk fasilitas umum itu berdasarkan pandangan bahwa dana non halal itu statusnya haram bagi pelaku dan penerimanya.

Oleh karena itu penerimanya tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum. Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan social, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya.

Oleh karena itu penerimanya bias menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program perberdayaan masyarakat. Ada banyak alasan bahwa pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang sesuai dengan maqashid syariah.

Di antaranya, ucapan Rasulullah Saw kepada Shahabiyyah Barirah ketika menyerahkan daging kepada Rasulullah Saw. Aisya r.a berkata: sesungguhnya daging itu termasuk sedekah, dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Rasulullah menjawab : ‘Sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.’

Hadits di atas bermakna, bahwa dana non halal itu bisa disalurkan untuk kebutuhan konsumtif penerima. Dana non halal itu haram bagi pelaku usaha haram tersebut, tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan dengan disalurkan menjadi dana sosial kepada pihak lain, maka dana tersebut menjadi halal digunakan oleh penerimanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dana non juga halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi miliki umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk fakir miskin dan pihak yang membutuhkan.

Al-Qardhawi menjelaskan : ‘Menurut saya dana non halal itu kotor(khabits) dan haram bagi pihak yangmendapatkannya, tetapi halal bagi(penerimanya, seperti) orang-orangfaqir dan kebutuhan sosial. Karena danatersebut bukan haram karena fisik danatersebut, tetapi karena pihak dan factortertentu.’

Sesuai juga dengan kaidah fikih : ‘Dana non halal harus disalurkan menjadisedekah kepada pihak lain’. Dengan demikian, maka dana CSR yang bersumber dari dana non halal bisa disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (al-mashalih al-‘ammah), baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat.

 
 
 
 
 
Previous Post

Akhir Cerita Merger

Next Post

Menegakkan WIbawa Rupiah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Kapasitas Fiskal dan Problematika Pembangunan Daerah

Kapasitas Fiskal dan Problematika Pembangunan Daerah

by Sandy Romualdus
7 November 2026 - 09:42

Oleh : M. Mas’ud Said - Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang DI tengah terbatasnya kapasitas fiskal...

Efisiensi, Optimalisasi “Captive Market”, dan Kontribusi Ekonomi

Efisiensi, Optimalisasi “Captive Market”, dan Kontribusi Ekonomi

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 17:40

Oleh : Mas’ud Said - Penulis buku BPD Resilient, Competitive and Contributive PELUNCURAN Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I)...

Membedah Gap Adopsi AI: Antara Investasi Teknologi dan Realisasi ROI Perusahaan

Membedah Gap Adopsi AI: Antara Investasi Teknologi dan Realisasi ROI Perusahaan

by Sandy Romualdus
23 September 2026 - 11:21

Mengapa 88% perusahaan menggunakan AI tetapi gagal meraih value bisnis yang nyata? Temukan akar masalah gap adopsi AI, risiko halusinasi...

Cyber Security Awareness dan Digital Literacy: Benteng Baru Indonesia di Tengah Ledakan Kejahatan Digital

Melampaui Awareness: Strategi Deteksi dan Respons Insiden Siber di Era Digital

by Sandy Romualdus
16 September 2026 - 13:34

Menghadapi kompleksitas lanskap ancaman siber 2025, organisasi harus berevolusi dari sekadar membangun kesadaran menuju implementasi Cyber Threat Detection dan Incident...

Cyber Security Awareness dan Digital Literacy: Benteng Baru Indonesia di Tengah Ledakan Kejahatan Digital

Cyber Security Awareness dan Digital Literacy: Benteng Baru Indonesia di Tengah Ledakan Kejahatan Digital

by Sandy Romualdus
7 September 2026 - 10:28

Transformasi digital menuntut Indonesia memperkuat benteng pertahanan siber melalui kombinasi kesadaran keamanan siber dan literasi digital guna mengatasi kerentanan faktor...

Menakar Dampak dan Implikasi Perampingan BUMN

Menakar Dampak dan Implikasi Perampingan BUMN

by Sandy Romualdus
1 September 2026 - 10:00

Kebijakan perampingan dan konsolidasi BUMN bukan sekadar persoalan pemangkasan biaya operasional atau peningkatan dividen semata, melainkan sebuah pertaruhan krusial yang...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
BNI Biayai Cold Storage & Pabrik Es Batu Berskala Besar

BNI Biayai Cold Storage & Pabrik Es Batu Berskala Besar

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance