Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan termasuk lembaga keuangan konvensional. Tak jarang lembaga keuangan non syariah tersebut juga menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana-dana CSR-nya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti bunga atas transaksi pinjaman, dividen dari transaksi emiten (dengan persentase utang non halal lebih dominan dari modalnya), pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman memabukkan, barang yang merusak moral (menimbulkan mudharat).
Akan tetapi, tidak semua dana CSR itu termasuk dana non halal meski berasal dari lembaga yang tidak menerapkan sistem syariah. Menurut sebagian ulama, jika pendapatan halal bercampur dengan dengan non halal dan dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka status keseluruhan dana tersebut menjadi halal dengan beberapa alasan. Pertama, dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan Umum al-balwa. Kedua, raf’ul harajwal hajah al-ammah, maksudnya meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum, di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Ketiga, standar hokum adalah bagian lebih dominan (muro’at qowa’idal katsrah wa al-ghalabah). Keempat, kaidah tafriqshafqah (memisahkan dana yang dihasilkan dari transaksi halal dan transaksi yang haram).
BERITA TERKAIT
Jika sumber dana CSR itu sepenuhnya non halal, maka para ulama sepakat bahwa pendapatan non halal hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh di manfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah (rekayasa), seperti digunakan untuk membayar pajak.
Selanjutnya pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Sebagaimana penjelasan dalam Standar Syariah AAOIFI Bahrain, bahwa pendapatan nonhalal tidak boleh dimanfaatkan untukkegiatan apapun, walaupun dengancara rekayasa, seperti digunakan untukmembayar pajak. Sesuai juga dengan kaidah fikih: Setiap pendapatan yangtidak bisa dimiliki, maka (pendapatantersebut) tidak bisa diberikan (kepadapihak lain).
Jika dana non halal tidak bias dimanfaatkan oleh pemiliknya, kepada pihak mana ia disalurkan? Dalam literatur fatwa (an-nawazil), dijelaskan ada perbedaan pendapat para ulama tentang pihak penerima dana non halal.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum, seperti pembangunan jalan. Sedangkan sebagian ulama yang lain, seperti Syeikh al-Qardhawi dan Prof. Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (al-mashalih al-‘ammah), baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat.
Sumber perbedaan pendapat di atas adalah perbedaan pandangan mereka tentang kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi yang membatasi penyaluran dana non halal hanya untuk fasilitas umum itu berdasarkan pandangan bahwa dana non halal itu statusnya haram bagi pelaku dan penerimanya.
Oleh karena itu penerimanya tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum. Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan social, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya.
Oleh karena itu penerimanya bias menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program perberdayaan masyarakat. Ada banyak alasan bahwa pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang sesuai dengan maqashid syariah.
Di antaranya, ucapan Rasulullah Saw kepada Shahabiyyah Barirah ketika menyerahkan daging kepada Rasulullah Saw. Aisya r.a berkata: sesungguhnya daging itu termasuk sedekah, dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Rasulullah menjawab : ‘Sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.’
Hadits di atas bermakna, bahwa dana non halal itu bisa disalurkan untuk kebutuhan konsumtif penerima. Dana non halal itu haram bagi pelaku usaha haram tersebut, tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan dengan disalurkan menjadi dana sosial kepada pihak lain, maka dana tersebut menjadi halal digunakan oleh penerimanya untuk memenuhi kebutuhannya.
Dana non juga halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi miliki umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk fakir miskin dan pihak yang membutuhkan.
Al-Qardhawi menjelaskan : ‘Menurut saya dana non halal itu kotor(khabits) dan haram bagi pihak yangmendapatkannya, tetapi halal bagi(penerimanya, seperti) orang-orangfaqir dan kebutuhan sosial. Karena danatersebut bukan haram karena fisik danatersebut, tetapi karena pihak dan factortertentu.’
Sesuai juga dengan kaidah fikih : ‘Dana non halal harus disalurkan menjadisedekah kepada pihak lain’. Dengan demikian, maka dana CSR yang bersumber dari dana non halal bisa disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (al-mashalih al-‘ammah), baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat.
















