Sudah lebih dari lima tahun sejatinya, keinginan untuk mendorong penggunaan non-tunai dalam segala transaksi di Indonesia digelorakan. Namun hingga tahun ini transaksi tunai masih menjadi raja. Dengan hampir 85 persen transaksi dilakukan dengan menggunakan uang tunai hingg kini, maka gerakan cashless society beberapa tahun lalu masih menjadi mimpi.
Upaya mewujudkannya, akan tetapi tidak pernah berhenti. Jelang akhir bulan lalu, otoritas dan regulator keuangan berkumpul dan membentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) agar gerakan membesarkan transaksi non tunai bisa lebih marak. Forum ini dibentuk bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan bahwa forum itu merupakan hasil koordinasi BI dan pemerintah yang selama ini selalu dikritik oleh para lembaga internasional terkait kebijakan ekonomi dan sektor keuangan. “Kita bersama bangun Forum Sistem Pembayaran Indonesia, mungkin agak terlambat tapi enggak apa-apa. Tapi kita berkomitmen lembaga ini bekerja sama, berkoordinasi dan kita akan segera meninggalkan yang ada dan insya Allah akan membawa negara ke arah lebik baik,” ujar Agus saat memberikan sambutan dalam peresmian forum tersebut pada 27 Agustus.
BERITA TERKAIT
Kritikan lembaga internasional disebabkan program-program ekonomi pemerintah yang tidak maksimal terutam terhambat masalah koordinasi dan juga transparansi. “Para agency itu mengkritisi kekurangan suatu negara. Kepada Indonesia yaitu pertama kemampuan eksekusi anggarannya. Kedua, terkait transparansi. Ini konsisten enggak. Saat menentukan harga, transparan enggak,” kata Agus.
Forum ini didirikan agar gerakan nasional non tunai bisa lebih kencang berlari dan akhirnya akan membuat sistem pembayaran di Indonesia transparan dan terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau transaksi tidak tepat sasaran.
“FSPI ini menjadi cita-cita kita di mana kita bisa mempunyai suatu forum lembaga-lembaga negara yang berkomitmen dan berkoordinasi berkomunikasi untuk bisa mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia melalui gerakan non tunai,” ujar Agus.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik pembentukan FSPI. Dia berharap, FSPI dapat membantu Pemerintah dalam transaksi terkait penerimaan maupun belanja, khususnya yang bersifat nontunai.
“Bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, tentunya sistem pembayaran yang baik, yang akurat, itu sangat dibutuhkan. Kami di Kemenkeu adalah dalam konteks G to P (government to people), bagaimana uang dari pemerintah itu bisa ditransfer langsung ke masyarakat penerima,” kata Menkeu.
Bambang mengungkapkan, melalui transaksi non tunai sistem pembayaran bisa transparan dan minim kecurangan dan tepat sasaran. Misalnya lewat smart card atau kartu pintar yang dicanangkan pemerintah, tidak hanya menghasilkan smart money tapi subsidi tepat sasaran.
“Selama ini selalu debat subsidi tidak tepat sasaran. Terlalu banyak diskusi yang ujungnya tidak produktif, yang akhirnya jadi korban adalah negara sendiri dan timbul risiko. Untuk meminimalkan risiko jadi kami komit dengan sistem pembayaran, kalau sekarang bisa memberikan raskin, subsidi BBM lewat kartu, hanya yang punya kartu yang bisa pakai, jadi tepat sasaran,” jelas Bambang.
Di sisi lain, kata Bambang, sistem pembayaran melalui kartu pintar akan lebih dirasakan masyarakat penerima bantuan. Setiap orang yang dapat kartu, dia merasa negara hadir. Hanya, yang belum terpenuhi Single Identity Number (SID). Nah, sistem SPI dipastikan tidak akan bocor kalau sudah ada SID.
“Kenapa AS sukses karena punya SID sehingga jelas orang itu perlu dibantu atau tidak. Akan lebih keren seperti AS pakai social security number (SSN), menurut saya SID is a must supaya pemakaian uang tidak ke mana-mana,” ujar Bambang.
Tantangan MEA
Lebih lanjut, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan bahwa arsitektur sistem pembayaran yang mumpuni penting bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Bagi pemerintah, sistem pembayaran yang baik akan membantu dalam menyalurkan uang pemerintah ke rakyat. Sedangkan bagi masyarakat, keandalan suatu sistem pembayaran akan menjamin kelancaran dan keamanan dalam bertransaksi.
Apalagi, saat ini perdagangan daring atau e-commerce yang sangat membutuhkan e money juga tumbuh pesat. Agus mengatakan ada tiga tantangan domestik terkait sistem pembayaran ke depan yang harus segera diatasi. Pertama, jika dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN penggunaan transaksi berbasis elektronik di Indonesia masih relatif rendah. Kedua, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan memerlukan jangkauan layanan sistem pembayaran yang luas. Hal itu perlu didukung oleh infrastruktur sistem pembayaran. Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengandung risiko keamanan.
Enny Panggabean, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI menuturkan saat ini semakin banyak inovasi instrumen pembayaran non-tunai, mulai dari alat pembayaran menggunakan kartu, pembayaran secara daring, hingga uang elektronik. Semakin beragamnya metode pembayaran elektronik itu membuat transksi pembayaran non-tunai berkembang pesat.
“Transaksi uang elektronik juga berkembang cukup pesat terutama disebabkan oleh berbagai inovasi penggunaan uang elektronik dalam berbagai sektor antara lain sektor transportasi, perparkiran, pembelanjaan retail, dan sebagainya,” jelas Enny.
Saat ini pengguna transportasi massal seperti Trans Jakarta dan Commuter Line di Jakarta sudah akrab dengan penggunaan transaksi uang elektronik. Bahkan kehadiran transportasi alternatif seperti Go-Jek dan Grab Bike makin membuat transaksi non tunai meningkat dan yang terpenting makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Makin banyaknya penggunaan non tunai maka diharapkan akan mendukung stabilitas keuangan dan moneter melalui sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien,dan aman.
Selain itu, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua diantara anggota G-20 setelah China, Indonesia dipercaya menjadi leader dalam pengembangan sistem pembayaran yang terkoneksi di kawasan ASEAN. Peran Indonesia diharapkan bisa memfasilitasi pengembangan pasar bebas ASEAN tahun 2015.
Direktur Eksekutif Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Rosmaya Hadi mengungkapkan langkah Indonesia mewujudkan sistem pembayaran yang terintegrasi antar negara ASEAN nantinya dilakukan bersama dengan Thailand. “Peran itu juga kita mengajak negara lain, seperti Brunei, Kamboja, Vietnam. Jadi kami melakukan berbagai hal, capacity building, mereka datang ke kita, sistem apa yang perlu disamakan dalam MEA nanti,” ungkap dia.
Selaku regulator sistem pembayaran di Indonesia, BI mengaku akan terus mengembangkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar dan dibarengi perluasan akses. Sebagai contoh, ungkap Rosmaya, BI akan meningkatkan jumlah keanggotaan clearing yang nantinya tidak hanya berasal dari industri perbankan. “Fitur-fitur juga kita tambah supaya masyarakat terlayani dan betul-betul bisa diproses secara efisien,” tegas dia.
Arya Damar, Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis sepakat jika Indonesia mampu berperan aktif dalam menghadapi MEA 2015 mengingat potensi ekonomi dan dukungan populasi penduduk yang mencapai 250 juta jiwa. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun ini ditargetkan mencapai 1 triliun dolar di tahun 2014. “Dengan kompetensi. Pengelolaan sistem pembayaran yang dimiliki Indonesia, seharusnya Indonesia menjadi penggerak utama sistem pembayaran di ASEAN,” kata dia.
Sebagai perusahaan penyedia layanan Artajasa telah membangun sinergi untuk menciptakan sistem pembayaran nasional yang terintegrasi. Sebagai bukti, saat ini Artajasa sudah tergabung dalam APN (Asian Payment Network) yang nantinya akan menghubungkan arus transaksi di wilayah ASEAN dan Asia.

















