JAKARTA, Stabilitas — Bank Indonesia melaporkan dana asing yang masuk Indonesia sejak awal tahun hingga 24 Juni 2016 mencapai Rp97 triliun, naik 70,1 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp57 triliun.
Usai acara halalbihalal di kantor pusat BI, Jakarta, Senin (11/7), Gubernur BI Agus Martowardojo, mengatakan dana asing yang masuk tersebut telah menopang penguatan rupiah yang sekarang berada pada kisaran Rp13.100 per dolar AS.
Senin pagi tadi, berdasarkan transaksi antarbank saat pembukaan pasar di Jakarta, rupiah telah menguat 84 poin menjadi Rp13.108 per dolar AS. “Sebetulnya kondisi Rp13.100 ini dipengaruhi besarnya dana yang masuk ke Indonesia, dan kita lihat permintaan valas yg lebih sedikit dari penawaran,” ujar dia.
Namun Agus memandang penguatan rupiah hingga saat ini masih belum menemui level stabilitas baru. Dia melihat, penguatan rupiah lebih karena sentimen eksternal dan internal yang sementara.
Peran Tax Amnesty
Dari sisi internal, disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan investor. Saat penerapan tax amnesty hingga 1 April 2017, Agus meyakini limpahan dana asing akan menopang penguatan rupiah. Namun, BI akan menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak terlalu lemah, dan tidak terlalu kuat, dan berada pada nilai fundamentalnya.
Lolosnya UU pengampunan pajak di parlemen juga, menurut Agus, telah berhasil meredam dampak eksternal dari hasil refrendum rakyat Inggris untuk kleuar dari Uni Eropa (Britain Exit).
Faktor internal lainnya yang memicu penguatan kurs adalah terjaganya laju inflasi di momentum konsumsi tinggi, Ramadhan dan Lebaran 1437 Hijiriah. “Ekonomi kita didukung oleh inflasi terkendali apalagi yang Juni sebesar 0,66 persen dan yang kita lihat juga transaksi berjalan, defisitnya terkendali,” kata dia.
Sementara secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengaku sudah banyak menerima pertanyaan soal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty itu dari orang Indonesia. “Dari calon (peserta tax amnesty) sudah banyak pertanyaan dan pada umumnya teknis,” ujar Muliaman usai halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7).
Hal teknis memang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara OJK hanya melingkupi beberapa sisi di pasar keuangan, khususnya untuk menampung dana repatriasi.
“Sudah kita siapkan terus. Jalurnya bisa melalui bank, pasar modal, surat berharga sudah disiapkan. Tapi mungkin perlu ada sosialisasi teknis. Sebab dari beberapa pertanyaan yang saya terima itu sudah tataran teknis. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu,” paparnya.
Muliaman menambahkan, sejak Undang-undang (UU) pengampunan pajak disahkan, banyak arus modal yang masuk ke dalam negeri. Sehingga mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak di jalur hijau.
“Secara umum saya kira lebih banyak waiting-nya ke positif dengan sentimen positif. Saya kira ini kan juga kita berharap bisa berlanjut karena memang kan Indonesia memenuhi ekspektasi harapan, dibandingkan emerging market juga lebih bagus. Ada beberapa inisiatif yang juga belakangan ini di-launching ya, tax amnesty dan lainnya,” terang Muliaman.
Investor sangat mengharapkan kebijakan tersebut berhasil, sehingga mampu mendorong perekonomian Indonesia lebih baik. “Saya kira ini kan harus berhasil. kalau ini berhasil kan bagus betul tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Masalah administratif pajak makin baik jadi saya pikir orang bisa melihatnya seperti itu,” tukasnya.

















