JAKARTA, Stabilitas—Jumlah tenaga kerja di Indonesia kurang lebih sebanyak 128 Juta orang. Jumlah pekerja dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan yang paling banyak yaitu 50 persen. Untuk itu penciptaan lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan pendidikan menjadi hal yang sangat penting.
“Jumlah pekerja di Indonesia itu sekitar 128 Juta orang. Dari 128 juta itu 50 persen lebih itu pendidikannya SD, 21 persen SMP, 19 persen SMA, dan hanya 10 persen itu adalah sarjana. Jadi jika kita lihat, penciptaan lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan pendidikan menjadi hal yang sangat penting,” jelas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Rosan Roeslani pada Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun mengenai evaluasi paket kebijakan ekonomi di Jakarta, Rabu (27/7).
Dari 12 paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 2015, sebagian belum memiliki payung hukum sehingga belum dapat berjalan secara maksimal. Akibatnya tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut belum tercapai. “90 persen paket kebijakan ekonomi telah memiliki payung hukum, namun sisanya belum, sehingga belum dapat berjalan,” ucap Rosan.
Untuk itu, Tax Amnesty yang tengah dijalankan telah memiliki payung hukum, dalam implementasinya sangat diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi ke depan terutama pada pembangunan infrastruktur, penciptaan tenaga kerja melalui industry, dan pendidikan masyarakat.
“Dari beberapa kebijakan yang sudah ada payung hukumnya, begitu pun pengampunan pajak. Mungkin saat ini amnesty pajak juga merupakan salah satu yang diandalkan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian kita. Karena kalau tidak, jika amnesty pajak ini tidak berjalan dengan baik pertumbuhan yang dicanangkan oleh pemerintah juga akan mengalami gangguan yang tidak mencapai target,” pungkas Rosan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, tax amnesty menjadi hal yang sangat penting, dan diharapkan bisa berjalan dan menjangkau perekonomian melalui pembiayaan program-program infrastruktur dengan dana yang cukup signifikan selama lima tahun ke depan.
Rosan menambahkan, diangkatnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro dinilai mampu memaksimalkan kebijakan tax amnesty. “Kan ini merupakan kebijakan pemerintah yang sangat agresif , kita semua sangat mengapresiasi dan semoga bisa berjalan dengan baik dan menjadi tantangan tersendiri bagi Ibu Sri Mulyani” tutup Rosan. Ima
















