JAKARTA, Stabilitas–Industri perbankan menilai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau POJK Nomor 1/POJK.5/2016 terkait investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi lembaga jasa keuangan non-bank akan berpengaruh terhadap menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.
Meskipu demikian, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Ahmad Siddiq Badrudin mengatakan bagi Bank Mandiri dampak tersebut masih dapat diatasi atau tidak memberikan dampak yang signifikan.
“Dari DPK kami cukup diversifikasi, sehingga bagi kami tidak signifikan dampaknya karena dari sisi likuiditas kami membaik,” katanya pada seminar nasional dengan tema Risk Liquidity and Its Impact on Banking Industry 2017, di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Bank Mandiri telah memiliki strategi untuk menjadi diversifikasi sumber pendanaan antara lain lewat obligasi. Meski begitu, Siddiq menyebut hal tersebut masih dalam tahap pengkajian secara internal dan regulator.
Mandiri mencatat DPK sebesar 11,6% atau Rp 731,1 triliun hingga Maret 2017 secara tahunan atau year on year (yoy). Adapun posisi DPK Bank Mandiri pada Maret 2017 sebesar Rp 655,1 triliun.















