JAKARTA, Stabilitas.id — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif.
Menurut Menteri Kominfo, pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya digitalisasi, terutama dalam memastikan bahwa tata kelola, kegiatan ekonomi, dan pendidikan dapat bertahan selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
“Tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi kita, tetapi juga akan menuntun kita menuju jalan menjadi masyarakat digital yang tangguh. Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan yang ada di domain digital, tantangan yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lain di sini,” paparnya dalamThe Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta.
Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan memastikan keberlanjutan proyek-proyek ini melalui tiga skema pendanaan. “Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” jelasnya.
Menteri Kominfo menegaskan tiga skema pembiayaan itu merupakan bukti kuat komitmen Pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.
“Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal,” tandasnya.
Dalam acara yang dipandu DirekturTelecommunications Development Bureau ITU, Ms. Doreen Bogdan-Martin, itu Menteri Johnny mengajak semua negara anggota ITU yang hadir untuk membangun infratsrukturdigital yang kuat dan inklusif.
“Kita harus mengubah krisis ini menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem digital kita dengan membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Semoga apa yang telah kita bagikan hari ini bermanfaat untuk pembahasan kita,” ajaknya.
Dalam menjembatani kesenjangan digital, Pemerintah Indonesia secara bersamaan memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat transformasi digital. Menteri Kominfo menyatakan pihaknya memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital kita, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.
“Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia,” jelasnya.
Dalam pertemuan virtual itu, Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.
“Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo,” tuturnya.
Menteri Kominfo menyatakan Pemerintah Indonesia memperhatikan pembangunan layer terakhir untuk memastikan bahwa layanan internet tersebut menjangkau seluruh warga negara.
“Layer terakhir krusial untuk memastikan layanan internet secara efisien dan inklusif menjangkau pengguna akhir. Kami akan terus mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh nusantara untuk memenuhi permintaan TIK yang terus meningkat,” paparnya.
Secara rinci, Menteri Johnny memaparkan jaringan internet cepat yang telah dibangun di Indonesia. Jaringan itu ditopang dengan kombinasi kabel serat optik, microwave dan satelit HTS. “”Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa. Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima,” jelasnya.
Bahkan Menteri Kominfo menegaskan, Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023. “Kami berharap proyek ini dapat menyediakan akses internet di 150.000 titik akses publik dari total 501.000 titik akses publik di seluruh nusantara. Satelit ini akan memiliki total kapasitas 150 Gbps yang akan tiga kali lebih besar dari 9 satelit yang ada di orbit Indonesia,” tuturnya.
Pasca peluncuran, menurut Menteri Johnny, Pemerintah Indonesia berharap bisa mengurangi blank spot di titik layanan publik yang sulit dijangkau oleh penyedia jaringan terestrial. “Dari 150.000 titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan,” ungkapnya
The Leadership Dialogue dalam RDF-ASP 2020 mengambil tema Kolaborasi lintas sektoral untuk mendorong perkembangan digital dan kemajuan menuju SDGs. Melalui dialog itu diharapkan dapat memberikan arah diskusi dan mengembangkan cetak biru digital regional untuk ekonomi dan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik. Selain Menteri Kominfo, dari Indonesia juga hadir secara virtual Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
RDF-ASP 2020 digelar ITU mulai tanggal 2 hingga 5 November 2020 di platform virtual. Forum itu menjadi wahana dan interaksi tingkat tinggi di antara negara-negara anggota dan mitra ITU untuk menilai tren yang muncul dan mengembangkan orientasi strategis yang berdampak pada pembangunan telekomunikasi dan bidang kerja ITU.Tahun ini, RDF-ASP 2020 juga akan membahas persiapan dan perencanaan menuju World Telecommunication Development Conference 2021 (WTDC-21) yang akan diselenggarakan Ethiopia.
.jpg)
