Pemerintah resmi menaikkan plafon KUR 2026 menjadi Rp325 triliun dan memberikan relaksasi bunga hingga nol persen bagi debitur terdampak gempa NTT.
Stabilitas.id – Pemerintah menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 menjadi Rp325 triliun dari sebelumnya Rp295 triliun.
Peningkatan target ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada Rabu (11/11).
BERITA TERKAIT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin langsung rapat koordinasi tersebut di Jakarta.
Pemerintah juga menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun pada tahun 2027.
Porsi terbesar dari target tahun depan akan dialokasikan untuk program KUR dengan nilai mencapai Rp325 triliun.
Pemerintah turut menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,3 triliun untuk memperkuat pembiayaan sektor agraris pada 2027.
Selain itu, pemerintah memberikan relaksasi kredit bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Relaksasi ini mencakup pemberian masa tenggang dan perpanjangan tenor kredit.
Suku bunga atau marjin KUR bagi debitur terdampak gempa NTT akan diringankan menjadi 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028.
Airlangga menyatakan program kredit merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
“Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat,” kata Airlangga.
Realisasi penyaluran Kredit Program hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp300,8 triliun.
Angka tersebut setara dengan 89,2 persen dari total plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun.
Kualitas pembiayaan juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,14 persen per akhir September 2026.
“Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Airlangga. ***

















