JAKARTA, Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS menyepakati langkah kolektif untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan (rule-based trading system).
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang digelar pada 4–5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dan Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas A. M. Djiwandono.
“Peran aktif BI di forum BRICS menjadi bentuk dukungan terhadap strategi pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global, membuka peluang ekonomi baru, serta mempertegas peran Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).
Dalam forum tersebut, Deputi Gubernur Filianingsih menyampaikan pentingnya menjaga kebijakan moneter yang forward-looking dan pre-emptive dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global.
BI terus memperkuat bauran kebijakan dengan menerapkan simulasi berbasis skenario sebagai antisipasi risiko global. Langkah ini dilakukan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, serta komunikasi kebijakan yang konsisten untuk menjaga ekspektasi pelaku ekonomi.
Selain isu perdagangan terbuka, negara-negara BRICS juga menyoroti pentingnya peningkatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Hal ini termasuk penguatan koordinasi kebijakan serta transparansi dan pertukaran informasi guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global.
Ke depan, kerja sama antarnegara BRICS akan diperluas ke berbagai area strategis, termasuk pengembangan sistem pembayaran lintas batas, penguatan jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, serta ketahanan siber. ***
