JAKARTA, Stabilitas.id – Industri perbankan syariah dalam beberapa hari ke belakang tengah ramai akibat wacana merger BTN Syariah dan BSI. Hal ini muncul usai pernyataan resmi yang disampaikan juru bicara Wakil Presiden RI Masduki Baidlowi yang membantah beberapa berita dengan angle dan narasi, seolah Wapres minta rencana merger BTN Syariah dan BSI ditunda.
Masduki Baidlowi yang tidak lain juga sebagai komisaris BSI dengan peryataannya sekaligus menjawab rencana merger Unit Usaha Syariah BTN oleh BSI menjadi terang benderang bakal dilakukan.
Tak lama setelah itu beredar surat dari Ade Cahyo Nugroho, Direktur Finance & Strategy BSI kepada Nofry Rony Poetra, Direktur Finance Bank BTN di jagad sosial media.
Dalam surat dari BSI yang dibuat tanggal 13 Mei 2022 tersebut berjudul “Penyampaian Minat dan Permohonan Tindak Lanjut Kerjasama Pengembangan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.”
“Menindaklanjuti pertemuan dan kesepakatan sebelumnya, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berminat untuk melakukan kerjasama dengan Bank BTN khususnya terkait dengan rencana pengembangan Unit Usaha Syariah Bank BTN,” kata Ade dalam surat tersebut yang dikutip Minggu (29/5).
Ade menyampaikan permohonan kesediaan Bank BTN untuk dapat bersama-sama melanjukan kerjasama tersebut ke tahap selanjutnya yakni proses due diligence. Permohonan tersebut didasarkan kajian BSI yang menyebutkan bahwa kerjasama strategis tersebut dapat memberikan manfaat yang positif bagi Bank BTN, BSI, nasabah, serta seluruh stakeholders.
Namun pihak BTN sampai dengan saat ini belum terdengar menjawab pinangan itu. Yang ada justru penolakan dari Ketua Umum Asosiasi Santri Pengusaha Perumahan Nusantara (ASANU) Wildan Sungkar.
Menurut Wildan, pihaknya meminta pemerintah berfokus memperkuat BTN Syariah sebagai bank yang fokus membiayai proyek property dan perumahan di Indonesia. BTN Syariah, tambah Wildan, sebaiknya tidak bergabung menjadi satu holding dengan Bank Syariah Indonesia agar kinerjanya tetap fokus.
Apalagi, lanjutnya, angka kebutuhan perumahan (backlog) perumahan masih sangat tinggi yakni mencapai 12,75 juta unit rumah. “Ini belum termasuk pertumbuhan keluarga baru ya sekitar 700.000 hingga 800.000 per tahun,” tutur Wildan.
Dengan adanya bank syariah yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Wildan mengatakan akan semakin mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.
“Saat ini kami sedang menginisiasi Proyek Perumahan Kebangsaan di Jawa Tengah. Kami membutuhkan dukungan perbankan pemerintah yang juga fokus membiayai perumahan seperti BTN. Dengan spesialisasi BTN Syariah untuk KPR, kami berharap BTN bisa menjadi bapak asuh bagi setiap proyek perumahan yang dibangun anggota ASANU,” kata Wildan.
Hal senada sebelumnya juga pernah disuarakan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas. Menurutnya, pemerintah perlu memberi ruang atau tugas khusus bagi BTN Syariah dalam menggarap segmen yang belum tersentuh oleh emiten berkode saham BRIS itu. Sebab, dia percaya sinergi kedua entitas usaha dapat berjalan tanpa adanya akuisisi.
“Saya benar-benar tidak setuju bila BTN Syariah akan diakuisisi oleh BSI. Menurut saya sebaiknya BTN Syariah tersebut ditunjuk dan diberi tugas khusus oleh pemerintah untuk mengurusi usaha mikro dan ultra mikro, serta usaha kecil yang tidak dijamah oleh BSI,” ujar Anwar.***
