JAKARTA, Stabilitas.id – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengaku percaya bahwa jajaran Direksi dan Komisaris PT Vale Indonesia (PTVI) mampu meneruskan prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan.
Namun, Ia juga berharap pimpinan baru ini bisa terus melanjutkan tata kelola dan menjalankan praktik pertambangan yang baik sesuai dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).
Sugeng menilai, deretan nama yang duduk di posisi pemimpin PTVI sudah memiliki pengalaman dalam memajukan PTVI.
“Bernardus Irmanto bukan orang baru, sebelumnya telah menjabat sebagai Plt Dirut PTVI ketika Febriany Eddy diangkat sebagai salah satu pimpinan Danantara,” kata Sugeng di Jakarta, Rabu (30/7).
Selain itu, jajaran wakil hingga pemegang peran penting dalam PTVI adalah orang-orang yang telah mengenal dan membangun perusahaan dengan baik.
“Prinsipnya adalah, struktur baru direksi ini bagian yang tak terpisahkan dari proses pengembangan Vale lebih lanjut. Setelah zaman Febri dulu, ada langkah strategis korporasi yakni kepemilikan saham paling besar di Indonesia oleh MIND ID. Kita anggap itu berhasil,” kata politisi NasDem ini.
Menurut Sugeng, sejauh ini PTVI juga memiliki tata kelola ESG yang baik. “Saya sempat mengunjungi Sorowako, tempat konsesi PTVI. Saya melihat sendiri bagaimana tata kelola pertambangan dilakukan dengan baik,” ungkapnya.
Sugeng melihat secara langsung bagaimana sumber energi yang digunakan PTVI dalam operasionalisasi sudah menggunakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Ia mengatakan, energi di Sorowako bersumber dari PLTA, di mana waduk dipelihara dengan kualitas air yang baik.
“Reklamasi pasca tambang juga baik dan menjadi percontohan tata kelola pertambangan yang baik,” ujar Sugeng terkait upaya PTVI dalam mengelola lingkungan.
Oleh karena itu, Sugeng berharap tata kelola pertambangan yang baik di PTVI mampu bertahan dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan jajaran direksi dan komisaris yang baru.
Sugeng menjelaskan, “Komisaris memiliki fungsi pengawasan dalam konteks perencanaan praktik pertambangan, tata kelola harus tetap memenuhi dalam garis perencanaan pertambangan.”
“Kami percaya semua dilakukan dengan transparan, kami di Komisi XII DPR sebagai mitra Vale mengawasi dalam proporsi tertentu utamanya tata kelola pertambangannya,” katanya. ***
.jpg)
