JAKARTA, Stabilitas.id – Potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah dianggarkan sebesar RP 1.481 triliun. Anggaran ini terdiri dari Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 526 triliun, Pemda sebesar Rp 535 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun (Sumber Kemenko Marves dan Kemenkeu 2022).
Dalam upaya mencapai target tersebut, diperlukan peran K/L, Pemda, BUMN, Perbankan, serta seluruh stakeholder, untuk bersama-sama mendorong percepatan optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa untuk produk UMKM dan mengurangi belanja produk impor.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menghimbau, seluruh K/L dan Pemda untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan Porsi UMK dan Koperasi, dan mempercepat penyerapan APBN dan APBD.
Khusus bagi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian, diarahkan untuk melaksanakan kegiatan Showcase dan Business Matching lanjutan (Tahap 2) di Jakarta pada April 2022.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, Business Matching Tahap 2 ini dilaksanakan pada 11-23 April 2022, dengan waktu yang lebih panjang. Diharapkan dengan ini semakin banyak produk UMKM masuk dalam e-Katalog, ditargetkan mencapai 1 juta produk tahun ini.
“Business matching bertujuan agar K/L dan Pemda, dapat memetakan kebutuhan pengadaan barang/jasanya dan mempertemukan dengan produk UMK dan Koperasi serta produk dalam negeri,” jelasnya dalam Konferensi Pers Pelaksanaan Bussiness Matching Tahap 2 secara virtual, di Jakarta, pada Rabu (6/4/22).
Hanung mengatakan, KemenKopUKM juga akan bekerja sama dengan Kemendagri, agar dapat mendukung pelaksanaan Business Matching mandiri di daerah. Melakukan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga mencapai 100 persen dan menggunakan produk dalam negeri, khususnya UMKM.
Pada tanggal 11-23 April 2022 akan diselenggarakan Showcase Tematik dengan menghadirkan produk-produk, yang selama ini dinilai belum dapat dipenuhi oleh UMKM dan menyelenggarakan kegiatan Business Matching dengan mengundang K/L.
Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, dengan waktu yang lebih panjang berlangsung di Business Matching Tahap 2 ini, mendorong peningkatan belanja K/L lebih besar lagi. Saat Business Matching Tahap 1 berlangsung pada Maret 2022 lalu, beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar adalah infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan dan kertas.
Kemenperin sebagai host di Business Matching Tahap 1 melaporkan telah mencapai komitmen belanja dari instansi sebanyak Rp219,57 triliun. Dengan lima posisi teratas diduduki K/L belanja tertinggi, KemenPUPR sebesar Rp43,7 triliun, Kemenhan Rp35,3 triliun, Kemenkes Rp11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp11,27 triliun dan Kemenhub Rp11,18 triliun.***
.jpg)
