JAKARTA, Stabilitas.id – Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke berbagai negara di dunia.
Hingga dewasa ini peran UMKM dalam kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 tidak terbantahkan. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instasi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri.
Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 % dari total ekspor nasional.
Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.
“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (24/2/2022).
Lebih lanjut Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. “Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.
Tiga Fokus BNI
Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Yessy Aktaina mengatakan, dalam membantu UMKM naik kelas, beeikut riga Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI.
Pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor. Kedua BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital. Ketiga, BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital.
“Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar Yessy.
Yessy mengungkapkan, guna membantu UMKM go global, BNI telah menghadirkan Xpora, merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.
Dukungan E-commerce
Sementara Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo menyoroti pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor.
Dia membadingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.
“Kita perlu e-commerce exper sebanyak-banyaknya untuk membantu UMKM itu eksis di semua platform. Singapura itu tidak punya UMKM, mereka hanya membeli barang dari UMKM kita, tapi mereka punya banyak e-commerce expert dari kita,” jelasnya.
Amalia menambahkan, saat ini banyak UMKM bangga dengan ekspor mereka meski hanya dalam bentuk “hand carry”. Maka bersama penggiat UMKM, dia menginginkan agar ekspor UMKM tidak hanya dalam bentuk “hand carry” tetapi dengan bentuk B2B.
Data dari Alibaba dan Amazon menyebutkan, bahwa ecommerce B2B mengalami kenaikan mencapai 6 kali lipat dibandingkan dengan B2C. “Namun untuk masuk B2B buat UMKM Indonesia tidak mudah, karena ciri khas UMKM Indonesia adalah bergerak sendiri-sendiri,”ujarnya.
Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya mengatakan, tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp 83,19 triliun.
Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 451,64 triliun dimana Rp 174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Ikut Tender
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan.
Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah. “Saat ini sudah terdaptar 150.339 produk, kita targetkan hingga maret ada 20o ribu dan akhir tahun 2 juta produk,” pungkasnya.***
