JAKARTA, Stabilitas.id — Pemerintah telah meluncurkan satu data ketenagakerjaan. Portal Satu Data Ketenagkerjaan yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan itu akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Kentenagekerjaan (Sisnaker) dari pusat sampai ke daerah.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Kementerian Kominfo mendukung penuh pengembangan Satu Data Ketenagakerjaan dalam melakukan integrasi dan Interoperabilitas data.
“Terkait satu data Kominfo punya peran untuk melakukan integrasi dan Interoperabilitas, jadi program satu data Indonesia ketenagarkerjaan itu lintas kementerian,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Peluncuran secara virtual Satu Data Ketenagakerjaan dari Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Kamis (05/11/2020).
Menurut Dirjen Semuel peluncuran satu data ketenagakerjaan yang digagas Kemnaker itu merupakan salah satu tahapan dalam menjawab proses pembuatan konsep Satu Data Indonesia.
“Tapi kalau peran Kominfo sendiri adalah bagaimana menyiapkan data-data ini bisa terintegrasikan dan menyiapkan tempat untuk melakukan penyimpanan,” jelasnya.
Mewakili Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo menjelaskan satu data ketenagakerjaan juga sesuai dengan rencana Kementerian Kominfo membangun Data Center Nasional.
“Itu untuk segala macam (data) bisa, ini nanti akan terintegrasikan semua,” ujarnya.
Sebelumnya dalam peluncuran portal satu data ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan selain sumber daya teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif, data juga kini menjadi daya dorong baru bagi perkembangan industri.
“Tanpa basis data yang andal, setiap upaya improvisasi kebijakan hanya bakal berujung pada kesia-siaan, karena output yang berkualitas tinggi pasti memerlukan input yang bermutu tinggi pula, sekaligus sebagai proses atau pengolahan yang unggul,” ujarnya.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, semua hal itu sulit bisa terwujud jika tidak disertai rujukan data yang kuat, sehingga urusan data tidak bisa dikesampingkan.
“Untuk mencapai hasil kebijakan yang efektif dan efisien dibutuhkan data yang detail dan rinci terkait seberapa besar dan efektif kontribusi yang sudah kita sumbangkan terhadap hasil yang ingin kita capai,” tandasnya.
Menaker menyontohkan kebutuhan data yang andal berkaitan denagn supply dan demand pasar kerja. Dikarenakan masih belum sempurna sehingga mengakibatkan permasalahan seperti pengangguran dan mismatch antara kompetensi pekerja dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja masih menjadi sulit diatasi.
“Tentu kita sudah mulai bekerja dan kita akan terus bekerja bagaimana mengupayakan data yang tervalidasi dengan baik,” jelasnya.
Selain Dirjen Aptika Kominfo, peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan yang diresmikan oleh Menaker Ida Fauziyah itu juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Bambang Satrio Lelono, Dirjen Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi, Pranata Komputer Ahli Utama BPS Muhammad Ari Nugroho, serta jajaran eselon I Kementerian Ketenagakerjaan.
.jpg)
