JAKARTA, Stabilitas.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan dengan Chairman & CEO Korean National Railway (KNR) Mr. Kin Hanyoung dan CEO Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Cooperation (KIND) Mr. Kang Hoon Lee.
Pertemuan tersebut dilangsungkan usai menghadiri pertemuan ICAO Global Implementation Support Symposium 2023 atau ICAO GISS, pada Selasa (30/5/23). Dalam berlangsungnya pertemuan, dibahas perkembangan kerja sama kedua negara pada proyek pembangunan infrastruktur kereta api yaitu MRT Fase 4 rute Fatmawati – TMII dan LRT Bali.
KNR dan KIND merupakan dua perusahaan asal Korsel yang menjadi bagian dari Konsorsium Korea (Korean Consortium/K-Consortium) untuk proyek pembangunan MRT Fase 4, bersama satu perusahaan lainnya yaitu Samsung C&T.
“Indonesia dan Korsel berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan penyelesaian kedua proyek proyek tersebut, yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan studi kelayakan baik pra Feasibility Study (Pra FS) maupun Feasibility Study (FS),” ungap Menhub.
Komitmen kelanjutan proyek pembangunan MRT Fase 4 rute Fatmawati – TMII telah ditunjukkan di antaranya melalui penandatanganan komitmen kerja sama antara PT MRT Jakarta dengan K-Consortium melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Selain itu, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua belah pihak pada November 2022 lalu di Bali dalam Side Event G20, yang disaksikan langsung oleh Menhub, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Hee-Ryong Won.
“Kami melalui Ditjen Perkeretaapian telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta tentang kajian (pra studi kelayakan/pra Feasibility study) yang sudah dilakukan oleh K – Consortium. Saat ini kajiannya tengah direview atau dievaluasi oleh pihak Pemprov DKI sebagai penanggung jawab proyek pembangunan MRT Jakarta fase 4,” ungkap Menhub.
Sedangkan terkait proyek pembangunan LRT Bali, Menhub mengatakan, sedang dalam persiapan untuk melakukan studi kelayakan.
“Studi kelayakan atau FS ini nantinya akan didanai melalui skema bantuan atau Official Development Assistance (ODA) dari Korsel. Sementara untuk pendanaan konstruksinya akan dilakukan melalui skema KPBU,” jelas Menhub.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto dan Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal.***
