JAKARTA, Stabilitas.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulayani Indrawati menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berbagai program dan proyek dalam lingkup Energy Transition Mechanism (ETM) Framework.
Penandatanganan tersebut dihadiri Menkeu dalam hari pertama rangakaian kerja di Dubai, pada Minggu (3/12/23), sebagaimana disampaikan melalui akun instagramnya @smindrawati.
“Ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia untuk mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau,” ungkap Menkeu dalam captionnya.
Berbagai program dan proyek tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain PT PLN, PT SMI, INA, Asian Development Bank (ADB), KfW, Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), GPST, dan NREL.
Sejumlah MoU yang akan ditandatangani yaitu Framework Agreement: Accelerating the Managed Phase Out CFPP Cirebon-1 (1×660 MW), Project Development Facility untuk Pumped Storage di Sumatera (2×250 MW) dan Grindulu (4×250 MW), pengembangan Systems Control Centers di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, serta berbagai potensi kolaborasi untuk mendukung inisiasi transisi energi di Indonesia.
“Mewujudkan transisi energi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita tidak bisa mewujudkan energi hijau hanya dengan bicara di tataran konseptual atau kebijakan. Saya senang hari ini ada progress yang sangat berarti dalam langkah Indonesia menuju transisi energi” ungkap Menkeu.
Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, kepada Indonesia selama ini. Apresiasi juga ia tujukan kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Cirebon Electric Power Hisahiro Takeuchi, jajaran Kementerian Keuangan termasuk INA dan PT SMI, juga berbagai stakeholders terkait yang telah bekerja keras dalam merealisasikan proyek transisi energi.
“Semoga apa yang kita upayakan menjadi contoh yang baik serta punya dampak besar dan positif bagi Indonesia,” tutupnya.***
