JAKARTA, Stabilitas.id – Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan BI dengan agenda penyampaian dan pengesahan laporan rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2023 dan RKP 2023, pada Senin (27/6/22).
Dalam pembahasan tersebut, ditetapkan kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per US Dollar.
Selanjutnya tingkat bunga SUN 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.
“Hasil hari ini tentu akan menjadi bekal kami untuk menyusun RAPBN 2023. Namun sama seperti yang kami sampaikan di Komisi XI waktu membahas asumsi, dengan dinamika yang begitu masih sangat tinggi secara global, meskipun tadi asumsi-asumsi disetujui, kami juga akan tetap very open-minded, sangat terbuka,” ungkap Menkeu.
Selanjutnya, Tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Melalui tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.
Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh Pemerintah sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional.
Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.***
.jpg)
