WASHINGTON, Stabilitas– Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan bahwa Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar ke-9 di dunia pada tahun 2030. Sebab, Indonesia saat ini menjadi salah satu dari 16 negara dengan PDB terbesar di dunia. Hal itu disampaikan Menteri Johnny saat menyampaikan pidato kunci pada Gala Dinner US-Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2020).
“Tidak ada keraguan bahwa dunia sekarang berubah dari ruang fisik menjadi ruang digital, jadi Indonesia harus bersiap untuk mengubah dirinya menjadi era digital. Indonesia memiliki lanskap digital yang sangat dinamis, di mana saat ini ada 171,2 juta orang aktif menggunakan internet dan 355,5 juta langganan seluler, ada 26 juta UKM yang diproyeksikan go online pada tahun 2022,”papar Johnny.
Acara Gala Dinner USINDO juga dihadiri President of USINDO David Merril, Under Secretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment Keith Krach, CEO US International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler, Menko Maritim dan Investasi RI Luhut B. Panjaitan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar serta 300 pengusaha AS.
Johnny dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia memiliki pasar digital yang sangat luas sehingga diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, baik secara regional maupun global. Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah telah memiliki empat unicorn dan satu Decacorn.
Selain itu, setidaknya delapan perusahaan startup siap menjadi Unicorn Indonesia berikutnya, perusahaan-perusahaan tersebut menurutnya tumbuh luar biasa menjadi perusahaan bisnis yang berpengaruh seperti saat ini yang menghasilkan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi Indonesia dan para pengusaha.
Lebih lanjut, Johnny menegaskan bahwa upaya mempercepat proses investasi digital sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan Indonesia yang adil, makmur dan berkelanjutan.
“Ekosistem TIK yang kuat akan menciptakan efek positif yang akan memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pengembangan sumber daya manusia,” imbuhnya.
Menteri Johnny juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia telah telah dilakukan secara besar-besaran, tentu pembangunan yang berkelanjutan itu bekerja sama denga sektor swasta.
“Kami telah membangun lebih dari 348.000 km panjang tulang punggung serat optik nasional, baik kabel darat maupun kabel bawah laut, dan hampir 480.000 Base Transceiver Stations (BTS) di seluruh negeri. Selain itu, lima satelit multi-fungsi telah orbit untuk menutupi titik-titik kosong (wilayah 3T),” ujarnya.
Johnny menambahkan, dalam rangka mengimbangi dunia global yang bergerak begitu cepat, pemerintah juga mengembangkan teknologi 5G. Oleh karena itu, pemerintah terus proaktif untuk memastikan masyarakat Indonesia saling terhubung satu sama lain melalui pengembangan teknologi 5G.
“Ini menjadi prioritas kami, karena kami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi permintaan spektrum 737MHz pada tahun 2020, dan akan meningkat hingga 1310 MHz sebelum 2024,”tegasnya.
Pengembangan SDM Digital
Kementerian Kominfo, kata Johnny memiliki peran penting dalam pengembangan SDM di era digital ini, sehingga menjadi tugas bersama untuk memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan talenta-talenta digital yang unggul.
“Kami memiliki Siberkreasi yaitu gerakan nasional literasi digital, Gerakan ini telah menjangkau setidaknya 75.000.000 orang dalam dua tahun terakhir. Pada tingkat keterampilan digital yang lebih tinggi, tahun ini kami menyediakan 60.000 slot Beasiswa Digital Talent, serta 300 slot Digital Leadership Akademy, ada ribuan slot yang juga ditawarkan oleh mitra kerja kami seperti CISCO, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, Huawei, ZTE, dan banyak lagi,”ujarnya.
Selain itu, Johnny juga menjelaskan upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan kebijakan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diantaranya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan RUU Omnibus Law yang saat ini telah diajukan ke DPR RI.
