Rezim suku bunga tinggi di Indonesia saat ini menggambarkan beberapa hal yakni menguntungkan bagi para bankir dan pemilik dana, namun tidak bagi para debitur (pengusaha), terlebih pelaku usaha menengah ke bawah. Menguntungkan bagi bankir karena spread interest rate-nya tinggi. Menguntungkan bagi pemilik dana karena suku bunga deposito/tabungan yang tinggi, namun mencekik pelaku usaha karena suku bunga kredit tinggi.
Spread interest rate di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara kawasan ASEAN. Data tahun 2014 menunjukkan interest rate spread Indonesia mencapai 3,9 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia sebesar 1,5 persen, Vietnam 2,9 persen, dan Tiongkok 2,9 persen. Meski dibandingkan dengan Singapura dan Thailand yang masing-masing sebesar 5,2 persen dan 4,8 persen, Indonesia masih tetap lebih tinggi karena suku bunga di kedua negara tersebut relatif lebih rendah.
Bagi pemilik dana suku bunga deposito di Indonesia masih menarik. Kemenarikan ini disebabkan oleh besarannya yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Masih pada tahun yang sama, suku bunga deposito di Indonesia sebesar 8,8 persen; Malaysia sebesar 3,0 persen; Singapura sebesar 0,1 persen; Thailand sebesar 2,0 persen; Vietnam sebesar 5,8 persen dan Tiongkok sebesar 2,8 persen.
Bagi pelaku usaha, tingginya suku bunga perbankan menjadi kendala tersendiri dalam mengembangkan sektor riil. Suku bunga tinggi akan menjadikan penyaluran kredit tidak optimal yang berdampak sulit berkembangnya sektor riil berkembang dikarenakan akses terhadap dana perbankan tidak optimal.
Bila dibandingkan dengan negara-negara kawasan di ASEAN, suku bunga kredit di Indonesia terbilang paling tinggi. Pada tahun 2014, tingkat suku bunga kredit di Indonesia berada pada posisi 12,6 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia sebesar 4,58 persen; Singapura sebesar 5,35 persen; Thailand sebesar 6,77 persen; Vietnam sebesar 8,66 persen dan bahkan dibadingkan dengan Tiongkok hanya sebesar 5,6 persen.
Sebab Musabab
Tingginya suku bunga di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah cost of fund yang tinggi, premi risiko, overhead cost yang tidak rendah serta margin keuntungan. Kontribusi biaya dana (cost of fund) dan overhead cost berkontribusi sekitar 65 persen dalam pembentukan suku bunga pinjaman.
Salah satu pembentuk biaya dana adalah struktur kepemilikan dana yang saat ini masih didominasi sejumlah kecil deposan. Akibatnya, deposan yang jumlahnya kecil ini memiliki daya tawar yang tinggi terhadap bank. Daya tawar ini tidak jarang berbuntut pada tuntutan besaran bunga sama dengan bunga LPS.
Selain struktur kepemilikan dana, faktor lain adalah inflasi. Inflasi di Indonesia terbilang lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pada periode 2011 – 2015, rata-rata inflasi Indonesia berkisar 5,6 persen, Malaysia 2,5 persen, Singapura 2,05 persen dan Thailand 2,72 persen.
Implikasi dari tingginya inflasi adalah suku bunga nominal sulit untuk turun dikarenakan adanya prinsip real interest rate positif. Dalam jangka panjang suku bunga harus melebihi inflasi agar daya beli masyarakat, terutama penabung, tidak berkurang dan juga sebagai instrumen pencegah capital outflow.
Komponen berikutnya dalam pembentuk suku bunga adalah premi risiko. Sekitar 50 persen total kredit perbankan di Indonesia dialokasikan pada kredit usaha mikro kecil dan menengah. Segmen kredit UMKM ini merupakan segmen kredit yang dianggap mempunyai risiko relatif tinggi dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Sebabnya adalah nilai jaminan rendah dan skala ekonomisnya kecil.
Komponen ketiga pembentuk suku bunga kredit adalah overhead cost. Biaya overhead perbankan masih tinggi karena sektor ini masih dalam tahap pertumbuhan dan belum terlalu efisien. Hal ini terlihat dari tingkat kedalaman sektor keuangan di Indonesia yang masih rendah. Saat ini kedalaman sektor keuangan Indonesia berkisar pada angka 30 persen dari produk domestik bruto. Angka ini jauh jika dibandingkan dengan Korea Selatan sebesar 109 persen, Singapura 102 persen, dan Thailand 97 persen. T
erakhir adalah profit margin. Keuntungan disesuaikan dengan tingkat risiko jenis pinjaman. Tingkat risiko yang tinggi, akan mejadikan profit margin-nyajuga tinggi. Risiko kredit di Indonesia bukan hanya ditentukan oleh jenis pinjaman itu sendiri, namun juga melihat aspek-aspek di luar itu.
Usaha Penurunan
Diperlukan usaha bersama stakeholder yang terlibat dalam industri perbankan untuk menghilangkan rezim suku bunga tinggi. Pemerintah bisa berkontribusi dalam menurunkan tingkat inflasi bersama bank sentral. Sifat inflasi Indonesia yang lebih didominasi oleh supply side mengharuskan pemerintah lebih aktif dalam penyediaan infrastruktur yang bisa memperlancar arus barang dan jasa di seluruh pelosok negeri. Keberadaan tim pengendali inflasi, baik di level nasional ataupun daerah patut untuk dijaga dan dioptimalkan fungsinya.
Premi risiko pada kredit UMKM yang tinggi bisa ditekan dengan memperlus Jamkrida (jaminan kredit daerah). Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam hal ini, disebabkan pendanaan Jamkrida berasal dari anggaran penerimaan dan belanja daerah. Adanya premi risiko yang rendah akan berdampak juga pada penurunan profit margin yang diinginkan oleh perbankan.
Penurunan overhead cost bisa dilakukan dengan mengoptimalkan branchless banking yang setali tiga uang dengan program kebijakan keuangan inklusif yang digalakkan oleh pemerintah dan bank sentral.
