JAKARTA, Stabilitas.id – Inflasi menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai volatile food atau bahan makanan. Sinergi Pemerintah pusat dan daerah, serta kinerja positif APBN sebagai shock absorber menjadi wujud upaya pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sesi wawancara pada tayangan Primetime News televisi swasta nasional, pada Minggu (8/1/23).
Selain inflasi, Menkeu menyebutkan bahwa defisit tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang masih sangat kuat dan terus berlanjut di 2023.
“Tahun 2022 defisit kita menurun sangat drastis ke 2,38 persen, itu merupakan penurunan sangat besar. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat,” ungkapnya.
Di sisi lain, sejumlah reformasi yang telah dilakukan juga merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional. Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.
“Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. Covidnya dikerjakan atau dikelola dan di manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN nya menjadi lebih sehat,” jelas Menkeu.
Oleh karena itu, untuk menghadapi tahun 2023, Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.
“Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita gak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita,” tutup Menkeu.***
