JAKARTA, Stabilitas — Presiden Joko Widodo meminta seluruh pengusaha di dalam negeri memberikan informasi dengan jujur saat dimintai keterangan dalam Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya titip kepada seluruh pengusaha, pengusaha besar, di sini hadir Ibu Mooryati Sudibyo dan pengusaha-pengusaha yang lain yang gede, yang menengah, yang kecil, yang mikro, agar memberikan data-data benar. Ini tidak ada urusannya dengan pajak, jadi tidak usah takut,” kata kata Presiden Jokowi dalam Pencanangan “Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)” dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4).
Ia meminta agar pengusaha jujur dan tidak perlu takut menginformasikan data, misalnya soal omzet yang ditanyakan oleh petugas sensus. Hal itu, kata Presiden, penting karena data yang akurat dan detil menjadi cermin dari daya saing dan produktivitas dunia usaha Indonesia.
“Tidak usah takut jadi kalau usahanya omzetnya misalnya 1.000 ya ngomong aja 1.000 kalau 2.000 ya ngomong saja 2.000 enggak usah didiskon 2.000 ngomong 1.000,” katanya.
Data yang valid, kata dia, penting untuk melihat daya saing dan produktivitas dunia usaha Tanah Air. “Kondisi industri kecil kita, pengusaha mikro seperti apa sehingga kondisi kebijakan kita akan menjadi semakin jelas jangan sampai muncul sebuah potret yang salah yang keliru sehingga kita salah mengambil kebijakan, memformulasikan kebijakan,” katanya.
Presiden juga menyadari bahwa tugas sensus ekonomi 2016 bukan merupakan tugas yang enteng. Apalagi sekarang banyak menjamur bisnis berbasis online. “Fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat yakni potret yang akurat dari kondisi dan potensi ekonomi dari wilayah yang paling kecil di pedesaan, kecamatan, kota/kabupaten dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, potret harus kita dapatkan,” katanya.
Presiden juga mengucapkan selamat bertugas kepada personel BPS dan seluruh tenaga pendukung survei sensus ekonomi 2016 yang mencapai 340.000 petugas lapangan.
Para petugas itu akan bertugas di 81.789 desa dan kelurahan sehingga BPS akan memiliki data yang detil dan akurat yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memformulasikan kebijakan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
“Kepada seluruh kementerian/lembaga terkait saya instruksikan untuk mendukung penuh keberhasilan survei ini juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan dilaksanakan nantinya 1-31 Mei yang akan datang,” kata Presiden.
