Program BSN Siap KPR dirancang untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal.
Stabilitas.id — PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) terus mengokohkan posisinya sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan perumahan nasional dengan meluncurkan program inisiatif “BSN Siap KPR”. Program ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal.
Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengungkapkan, tahun 2026 perseroan memperoleh kuota penyaluran KPR Subsidi sebanyak 73.700 unit. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,8% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 54.700 unit.
“Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional,” ujar Alex dalam peluncuran program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Alex mengungkapkan, kendala utama masyarakat MBR dalam mengakses KPR bukanlah ketidakmampuan membayar cicilan, melainkan belum memiliki rekam jejak yang cukup untuk membuktikan kemampuannya. Untuk itu, melalui program BSN Siap KPR, calon debitur diarahkan untuk menabung secara rutin selama kurun waktu 3 hingga 6 bulan melalui aplikasi digital bank guna membangun rekam jejak (track record) transaksi perbankan serta literasi keuangan.
Hingga akhir tahun 2026, Bank BSN membidik target khusus untuk program anyar ini. “Sampai dengan akhir tahun 2026, kami menargetkan Program BSN Siap KPR dapat menjangkau 1.000 calon nasabah dari mitra developer yang berpartisipasi. Seribu calon nasabah bukan hanya angka bisnis, tetapi di baliknya terdapat seribu keluarga yang sedang berusaha mendekatkan diri pada impian memiliki rumah,” tegas Alex.
Alex menambahkan bahwa strategi edukasi berbasis menabung ini sangat strategis mengingat potensi pasar MBR yang belum terlayani perbankan masih sangat besar. Hingga Juni 2026, Bank BSN sendiri telah berhasil mencatatkan realisasi pembiayaan KPR secara keseluruhan hingga 82% dari target tahunan perseroan.
Inisiatif terobosan tersebut menyedot apresiasi dari regulator dan pemangku kepentingan ekosistem perumahan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Hartati, menilai skema edukasi perseroan dapat menjawab tantangan angka backlog pemilikan rumah nasional yang saat ini mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
“Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan untuk menabung dulu, sehingga dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Ini terobosan yang sangat baik agar pekerja informal betul-betul bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi,” tutur Sri.
Sri mencatat, khusus untuk kategori KPR rumah tapak subsidi, target BSN tahun ini ditetapkan sebesar 69.636 unit. Hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran BSN untuk kategori ini telah menembus 29.309 unit atau setara 42,09% dari target.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengurai berbagai hambatan di sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Di sisi demand, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama asosiasi telah menyepakati bahwa catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pinjaman hingga Rp1 juta ke bawah tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.
“Kemitraan dengan Bank BSN terus kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta,” ujar Heru.***
