JAKARTA, Stabilitas.id — Mengawali 2021, Think Policy menghadirkan sebuah ruang diskusi virtual antara 300 profesional muda di bidang kebijakan publik serta para pembuat kebijakan untuk membahas pembelajaran dari penanganan COVID-19 sepanjang 2020. Kegiatan bertajuk Ruang Tengah Edisi Spesial
“Krisis Multidimensi Pandemi COVID-19” ini mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor dan pengambilan langkah ke depan yang lebih cepat, tanggap, dan efektif demi menanggulangi krisis kesehatan, ekonomi dan sosial budaya sebagai dampak dari COVID-19.
Hadir untuk memberikan kata sambutan via rekaman video, Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan, data dan riset merupakan elemen penting dalam pengambilan kebijakan publik agar tepat sasaran dan efektif bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi acara Ruang Tengah hari ini sebagai sarana mengupas pembelajaran COVID-19 sepanjang tahun 2020 sekaligus kolaborasi dan langkah ke depan untuk menangani dampak COVID-19 di Indonesia,”ujar Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Think Policy juga memaparkan Kumpulan Rekomendasi Kebijakan: Penanganan Krisis Multidimensi Pandemi COVID-19 yang memuat rangkuman pembelajaran dan rekomendasi langkah yang dapat diambil Pemerintah RI dalam menangani pandemi dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial-budaya.
Kumpulan Rekomendasi Kebijakan Think Policy mencakup tiga sektor utama: kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa rekomendasi kunci dari aspek kesehatan antara lain peningkatan kapasitas tes, pelacakan, dan kapasitas kasur di rumah sakit, penambahan tenaga kesehatan, serta pembagian vaksin secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, beberapa rekomendasi kunci mencakup fokus penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), kolaborasi dengan swasta terkait digitalisasi UMKM, dan peninjauan kembali UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibilitas kerja. Sedangkan pada aspek sosial budaya, rekomendasi kunci mencakup pembelajaran timbal balik dari sekolah negeri dan swasta terkait kurikulum darurat, pelibatan pemimpin organisasi masyarakat (ormas) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam komunikasi publik, dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang aman.
Kumpulan rekomendasi tersebut disusun atas dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) berdasarkan berbagai studi dan publikasi yang dilakukan oleh mitra KSI, lembaga penelitian kebijakan, mitra internasional KSI dan juga mitra strategis KSI yang dimuat dalam microsite COVID-19 KSI (https://www.ksi-indonesia.org/id/covid-19) sejak Maret hingga Desember 2020. Dokumen tersebut dapat untuk diunduh oleh masyarakat luas melalui tautan: .
Turut hadir pula para ahli dan pembuat kebijakan yang menjadi penanggap aktif dalam diskusi ini, antara lain: dr. Alexander K. Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19; Azhar Jaya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Wahyu Utomo, Senior Fiscal Analyst Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI dan Diah Pitaloka, Anggota Komisi VIII DPR RI dan Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen.
Dalam diskusi, Wahyu Utomo, Senior Fiscal Analyst Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, membagikan perspektifnya.
“Jangan mengharapkan hasil yang berbeda bila kita masih menggunakan input dan cara-cara yang lama. Untuk dapat merespon pandemi COVID-19, kita harus menanggalkan cara lama dan membuat kebijakan yang kompatibel dengan era normal baru, serta dapat menyatukan sains, politik dan seni dalam kebijakan publik. Saya senang dengan adanya ruang diskusi ini, yang menurut saya open-minded dan segar, ciri khas para milenial,” tandas Wahyu.
Andhyta F. Utami, penggagas Think Policy, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta pelibatan kaum muda dalam merancang solusi kebijakan publik.
“Dalam konteks penanganan COVID-19, Think Policy hadir dalam hal pengelolaan dan penjembatanan ilmu pengetahuan kepada pemangku kepentingan terkait. Kumpulan Rekomendasi Kebijakan ini diharapkan dapat mewadahi perubahan mindset yang lebih solution-oriented dan diskusi ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti dan empati, terutama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia,” tambah Andhyta.
Think Policy bertujuan menjadi ruang belajar dan berkolaborasi yang menjembatani diskusi antara berbagai pihak terkait pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti dan empati, khususnya di kalangan profesional muda. Selain membuka ruang diskusi, Think Policy juga memiliki beberapa inisiatif lain, seperti: kelas pengembangan keterampilan untuk memecahkan masalah di sektor publik serta online academy, platform digital di website www.thinkpolicy.id untuk belajar tentang teori dan instrumen kebijakan publik.
.jpg)
