JAKARTA, Stabilitas.id – Perekonomian Indonesia harus tumbuhd dalam kisaran 6% hingga 7% agar dapat mencapai target menjadi high income country pada tahun 2045.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Public Lecture Indonesia Project and The Australian National University (ANU) Arndt-Corden Department of Economics bertajuk “A conversation with Bu Ani” di Molonglo Theatre ANU, Canberra, pada Selasa (12/12/23).
Dalam acara yang dipandu oleh Professor of Southeast Asian Economies ANU, Emeritus Hal Hill ini, Menkeu juga mengungkapkan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut, mulai dari terjadinya krisis keuangan global, inflasi tinggi, geopolitik, hingga perubahan iklim.
“Indonesia tidak bisa memiliki pertumbuhan yang tinggi tapi dengan defisit yang juga tinggi. Ini tidak akan berkelanjutan. Mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek, namun tidak baik dalam jangka menengah,” ungkap Menkeu.
Hingga saat ini, APBN telah berperan penting sebagai shock absorber, menjaga stabilitas nasional, hingga mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Ke depan, APBN akan terus hadir melindungi masyarakat, menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespon berbagai ketidakpastian perekonomian global.
“APBN digunakan untuk memberikan layanan dasar, seperti imunisasi, vaksinasi kepada seluruh anak di Indonesia hingga daerah terpencil,” jelas Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20% dari APBN.
Selain itu, APBN juga membantu masyarakat yang paling rentan agar tidak terdampak berbagai guncangan melalui jaring pengaman sosial. Untuk mendukung hal tersebut, kombinasi kebijakan fiskal dan keterlibatan sektor swasta menjadi penting untuk dilakukan.
“Beberapa infrastruktur dapat dibangun oleh sektor swasta. Jadi benar-benar harus menjalin kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Oleh karena itu, alat fiskal kini juga mengembangkan instrumen untuk mengurangi risiko atau memberikan jaminan bagi sektor swasta untuk terlibat, namun juga meminimalkan moral hazard,” ungkap Menkeu.
Untuk mencapai cita-cita menjadi high income country, Menkeu juga menekankan pentingnya melaksanakan reformasi struktural karena dapat meningkatkan daya saing di tingkat dunia.
“Reformasi struktural memang perlu kerja keras. Peningkatan pertumbuhan sebesar 1 hingga 2 persen benar-benar diperlukan dalam reformasi struktural,” tutup Menkeu.***
