JAKARTA, Stabilitas.id – Penyediaan anggaran penanganan perubahan iklim perlu dilakukan dengan pendekatan creative financing. Hal ini bertujuan agar upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak sepenuhnya membebani APBN.
Topik tersebut menjadi tema diskusi malam dalam Media Gathering bertajuk “Peran Kemenkeu dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim”, yang berlangsung di Bogor, pada Rabu (29/5/24).
Hadir menjadi panelis pada sesi diskusi malam itu adalah Endah Tri Kurniawaty, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH); Andre Permana Direktur Bisnis PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII); dan Gan Gan Dirgantara, Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Teknik PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).
Endah mengawali dengan memaparkan fungsi BPDLH sebagai badan publik yang secara khusus mendapat mandat melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup.
“Memang ada banyak bidangnya, ya. Ada kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, lingkungan, dan lainnya,” ungkapnya.
Salah satu desain pembiayaan kreatif yang dihadirkan oleh BPDLH yakni melalui catalytic funding in leveraging impact. Model pembiayaan ini berfokus pada pengembangan startup yang dapat menghadirkan solusi berbasis environmental, social and governance (ESG).
Selanjutnya, saat menanggapi pertanyaan dari moderator terkait citra bahwa proyek hijau itu berbiaya tinggi, Gan Gan menjawab bahwa tantangan tersebut dapat diatasi salah satunya dengan mendesain pembiayaan yang kreatif.
Menurutnya, melalui SDG Indonesia One, PT. SMI dapat mengundang banyak pihak, seperti filantropis, donor dan sebagainya untuk menyediakan grant yang digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan.
Per April 2024, program tersebut telah berjalan dengan dukungan 37 mitra, berhasil memobilisasi dana dengan nilai komitmen sebesar $3,13 miliar (perjanjian senilai $811 juta dan realisasi senilai $349).
Selain itu, Gan Gan juga menjelaskan menjelaskan, proyek tersebut terdapat 116 proyek blended finance (94 Penyiapan proyek dan 22 Pembiayaan proyek), serta sebanyak 88 kegiatan sebagai ecosystem enabler.
Selanjutnya, Andre menjelaskan, per Maret 2024, PT. PII telah melakukan penjaminan pada 52 proyek pemerintah di seluruh Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp503 triliun. Dari jumlah tersebut, 34 proyek menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan nilai mencapai Rp301 triliun.
Misalnya, proyek KPBU Alat Penerangan Jalan Kabupaten Madiun yang berhasil menerangi 7.459 titik di sepanjang 299,6 km. Proyek ini merupakan KPBU pertama di sektor konservasi energi.***
