Stabilitas.id – Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) pasca-Lebaran 2026 telah rampung dibahas. Kebijakan yang bertujuan menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional ini direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa detail teknis kebijakan tersebut akan segera diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan. Bukan saya yang mengumumkan,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
BERITA TERKAIT
Analisis Keseimbangan Umum
Dalam merumuskan kebijakan ini, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak hanya melihat dari satu sisi (partial equilibrium), melainkan menggunakan pendekatan keseimbangan umum (general equilibrium approach). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengurangan aktivitas fisik di kantor tidak mengganggu perputaran ekonomi secara agregat.
Berdasarkan kalkulasi internal pemerintah, penerapan WFH satu hari dalam seminggu diestimasi mampu mengurangi konsumsi BBM nasional hingga 20% atau sekitar seperlima dari total konsumsi harian.
“Hitungannya tidak satu titik saja. Jika ekonomi didorong ke satu sisi, sisi lain akan bergerak. Tidak ada yang hilang dari ekonomi itu,” jelas Bendahara Negara tersebut.
Hari Jumat Jadi Pilihan Strategis
Pemerintah mengidentifikasi hari Jumat sebagai waktu paling ideal untuk penerapan WFH. Pertimbangannya adalah jam kerja pada hari tersebut merupakan yang terpendek dalam sepekan, baik di sektor pemerintahan maupun manufaktur (pabrik).
Pemilihan hari Jumat diharapkan mampu meminimalisasi guncangan (shock) terhadap produktivitas nasional. Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak menyarankan WFH lebih dari satu hari untuk menjaga efektivitas kerja.
“Kalau terus-terusan WFH, nanti tidak kerja-kerja. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik dari rumah,” tambahnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebijakan ini akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sektor swasta, dengan pengecualian pada unit layanan publik yang mengharuskan kehadiran fisik.
Selain penghematan BBM, kebijakan ini juga diproyeksikan memberikan stimulus pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal, seiring dengan meningkatnya fleksibilitas masyarakat dalam mengatur aktivitas mereka di akhir pekan. ***

















