Bank Indonesia menggelontorkan tambahan likuiditas Rp149,3 triliun ke perbankan untuk mendorong penyaluran kredit UMKM dan sektor perumahan.
Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) menggelontorkan tambahan likuiditas sebesar Rp149,3 triliun ke perbankan nasional. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan.
Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan tambahan likuiditas tersebut bersumber dari dua kebijakan utama. Sumber pertama berasal dari pelonggaran rasio cadangan wajib perbankan yang membebaskan dana sekitar Rp84,3 triliun bagi pembiayaan UMKM.
Sumber kedua merupakan dana dari sektor keuangan sekitar Rp65 triliun yang masuk ke perbankan untuk pembiayaan perumahan. “Dana tersebut tidak perlu ditempatkan di BI, tetapi bisa digunakan untuk sektor perumahan,” kata Destry pada Rabu (11/11).
BERITA TERKAIT
Pelonggaran likuiditas ini sejalan dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9 persen menjadi 7 persen pada Oktober 2026. Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) oleh pemerintah secara paralel juga terus berjalan progresif.
Kementerian Perumahan Rakyat mencatat realisasi pembiayaan KPP telah mencapai Rp29,60 triliun per 10 November 2026. Pemerintah berhasil menyalurkan dana tersebut kepada 121.301 debitur atau setara 59,2 persen dari target plafon tahunan sebesar Rp50 triliun.
Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait merinci pembiayaan KPP mengalir ke sisi pasokan sebesar Rp10,17 triliun dan sisi permintaan Rp19,42 triliun. Pembiayaan pada sisi permintaan saat ini didominasi oleh penyaluran kredit renovasi rumah senilai Rp14,25 triliun.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tercatat menjadi bank penyalur KPP terbesar dengan portofolio mencapai Rp13 triliun.
Maruarar meminta perbankan memberikan suku bunga terjangkau bagi para pelaku UMKM di dalam ekosistem perumahan. “Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah,” tegas Maruarar. ***

















