OJK meminta lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon berstatus sebagai penyelenggara dana pensiun guna mencegah penyusutan aset DPLK.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti polemik terkait lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan dana cadangan pesangon sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun.
Ogi menegaskan pengelola dana tersebut harus entitas yang menyelenggarakan program pensiun.
BERITA TERKAIT
Penyelenggara tersebut dapat berupa BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun lembaga khusus bentukan pemerintah kelak.
“Kalau pemerintah mau bentuk baru ya silakan. Tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” kata Ogi di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (17/11).
Ogi menjelaskan status dana pensiun sangat krusial karena entitas penyelenggara program tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak.
Selama ini, banyak perusahaan hanya mencatat dana cadangan pesangon di pembukuan internal atau menitipkannya sebagai dana pensiun di DPLK.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 kini mengamanatkan pengelolaan dana pesangon oleh lembaga khusus yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
OJK menilai pengkategorian dana pesangon sebagai dana pensiun akan berdampak positif terhadap pendalaman pasar keuangan nasional.
Pemerintah menargetkan aset dana pensiun dapat mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045 sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Saat ini, total akumulasi aset dana pensiun nasional baru menyentuh level 8 persen dari PDB.
Menurut Ogi, target 60 persen tersebut tidak mungkin tercapai tanpa ada terobosan inovasi produk baru seperti masuknya dana cadangan pesangon.
Jika lembaga khusus tersebut tidak berstatus penyelenggara dana pensiun, dana pesangon yang saat ini sudah dikelola oleh DPLK berpotensi ditarik keluar.
Kondisi tersebut justru akan memicu penyusutan nilai aset industri dana pensiun secara keseluruhan.
“Kalau dia masuk bukan ke program pensiun ya bukan membesar, malah kempes,” ujar Ogi.
Oleh karena itu, OJK bersikap terbuka terhadap siapapun pihak penyelenggara dana tersebut selama tetap berstatus sebagai lembaga dana pensiun.***
















