Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen.
Stabilitas.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan melelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pemerintah menargetkan perolehan dana indikatif sebesar Rp10 triliun dari lelang pada Selasa (17/11).
DJPPR menetapkan batas maksimal pengumpulan dana hingga 200 persen dari target indikatif tersebut. “Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam,” tulis DJPPR Kementerian Keuangan dalam pengumuman resminya.
Kesembilan seri sukuk yang akan dilelang terdiri atas kelompok SPN-S untuk tenor pendek dan PBS untuk tenor menengah hingga panjang. Seri SPN-S bertenor pendek akan menawarkan tingkat imbalan berupa diskonto.
BERITA TERKAIT
Sementara itu seri PBS bertenor menengah dan panjang menawarkan tingkat imbalan tertinggi mencapai 6,75 persen. Tingkat imbalan maksimal tersebut berlaku untuk seri PBS005 yang akan jatuh tempo pada 15 April 2043.
Bank Indonesia akan bertindak sebagai agen penyelenggara menggunakan sistem pelelangan resmi dalam agenda ini. Seluruh investor individu maupun institusi berhak menyampaikan penawaran pembelian secara langsung dalam lelang tersebut. Namun setiap penyampaian penawaran pembelian wajib melalui diler utama yang telah mengantongi persetujuan Kementerian Keuangan.
Pemerintah akan membuka lelang pada pukul 09.00 WIB dan menutupnya secara resmi pada pukul 11.00 WIB. Pemerintah akan langsung mengumumkan hasil lelang kepada publik pada hari yang sama. Proses setelmen tagihan akan berlangsung pada 19 November 2026 atau dua hari kerja setelah lelang dilaksanakan.
Penerbitan SBSN seri SPN-S menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan aset dasar berupa Barang Milik Negara (BMN). Sedangkan penerbitan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased yang berlandaskan pada proyek APBN 2026 serta sebagian BMN. ***

















