Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan hasil aksesi OECD di Paris yang menyatakan sektor asuransi dan dana pensiun Indonesia telah memenuhi standar global serta mempercepat persiapan penjaminan polis.
Stabilitas.id – Sektor perasuransian dan dana pensiun Indonesia resmi memenuhi standar global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sukses memaparkan hasil evaluasi aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris pada 3 November 2026. Evaluasi ini melibatkan 25 komite OECD, termasuk komite pasar keuangan yang membawahi sektor asuransi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan pengakuan lembaga ekonomi internasional tersebut menjadi modal penting bagi industri asuransi domestik. OJK mempresentasikan kondisi industri nasional langsung di hadapan para perwakilan negara anggota OECD.
“Alhamdulillah bahwa untuk sektor asuransi, pelaksanaan industri asuransi di Indonesia sudah dinyatakan memadai untuk mengikuti standar dari OECD,” kata Ogi dalam Media Gathering OJK di Nusa Dua – Bali, Selasa (17/11/2026).
BERITA TERKAIT
OJK saat ini terus mengawal lima fondasi utama perubahan struktural industri asuransi nasional. Fondasi pertama mencakup penguatan permodalan perusahaan asuransi secara bertahap pada 2026 dan 2028. Fondasi kedua berfokus pada peningkatan standar tata kelola dan manajemen risiko perusahaan keuangan.
Fondasi ketiga menyasar penguatan perlindungan konsumen melalui kehadiran Program Penjaminan Polis. Fondasi keempat menyoroti registrasi pialang asuransi dan penegakan kode etik. Fondasi terakhir menyelaraskan praktik industri lokal dengan standar akuntansi global melalui penerapan PSAK 117 mulai 1 Januari 2026.
Ogi memastikan otoritas mengambil langkah tegas untuk memperbaiki ketahanan industri pasca munculnya berbagai kasus di masa lalu. “Kita membangun fondasi secara struktural. Kita menyebutnya ini raising the bar, artinya menaikkan standarnya mengikuti standar dari industri di negara-negara lain,” tegas Ogi.
Kebut Penjaminan Polis
Terkait fondasi perlindungan konsumen, OJK menargetkan pelaksanaaan Program Penjaminan Polis berjalan paling lambat pada Januari 2028. OJK juga baru saja merampungkan penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah ini mengukuhkan infrastruktur data sebelum penjaminan polis resmi bergulir.
Pemerintah pusat juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai payung hukum utama pelaksanaan penjaminan polis oleh LPS. Ogi menargetkan regulasi tersebut bisa terbit pada akhir tahun depan.
“Tadi siang juga ada acara penandatanganan OJK dengan LPS untuk persiapan Program Penjaminan Polis. Diharapkan PP Program Penjaminan Polis akan terbit di akhir tahun 2027,” ujar Ogi.
Pusat Perhatian ASEAN
Indonesia juga memegang peran sentral dalam peta industri asuransi Asia Tenggara tahun ini. Bali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN (AIRM) ke-29 dan Dewan Asuransi ASEAN (AIC) ke-52. Forum regional ini dihadiri penuh oleh perwakilan 11 negara anggota ASEAN.
Forum ini mengusung tema penguatan ketahanan ekosistem asuransi kawasan untuk menghadapi ketidakpastian global dan percepatan transformasi digital. Agenda ini berjalan paralel dengan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
“Indonesia menjadi host tuan rumah penyelenggaraan AIRM 2026. Kita kebagian lagi di 2026, karena kita menjadi anggota secara bergiliran,” sebut Ogi.
Selain masalah regulasi, OJK turut menyoroti minimnya kontribusi sektor asuransi dan dana pensiun terhadap pembiayaan pembangunan. Total investasi dari industri perasuransian dan dana pensiun saat ini baru menyentuh angka 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih sangat kecil dibandingkan negara-negara maju.
Kondisi faktual ini menunjukkan ruang pertumbuhan industri yang masih sangat lebar. Dana kelolaan asuransi dan dana pensiun memiliki potensi besar menjadi motor utama penggerak pembangunan infrastruktur nasional masa depan.
“Peran dalam ekosistem sektor keuangan, asuransi dan dana pensiun itu ada dua peran. Satu sebagai risk absorber, dan dia punya dana jangka panjang. Kalau dibandingkan dengan GDP kita, itu baru sekitar 6 persen,” pungkas Ogi. ***

















