OJK mengukuhkan Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala OJK Jabodebek guna memperkuat pengawasan, pelindungan konsumen, dan sinergi ekonomi daerah.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (OJK Jabodebek) pada Jumat, 20 November 2026. Pengukuhan ini bertujuan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan di daerah, meningkatkan pelindungan konsumen, serta mengoptimalkan kontribusi industri keuangan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menghadiri prosesi pengukuhan tersebut bersama jajaran kementerian, lembaga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pimpinan industri jasa keuangan.
Friderica mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan sektor keuangan, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ia menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik menjadi syarat utama agar industri keuangan dapat menopang program pembangunan daerah secara optimal.
BERITA TERKAIT
“Kalau tata kelolanya dilakukan dengan baik, governance-nya juga diterapkan dengan baik, kemudian sektor jasa keuangan akan semakin mampu membantu pelaksanaan program-program masyarakat di daerah,” ujar Friderica.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan OJK selama ini berjalan solid dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan OJK menjalin koordinasi dan hubungan yang sangat baik,” kata Pramono.
Pramono turut mengapresiasi dukungan OJK dan Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi pasar tradisional di ibu kota. Saat ini, sebanyak 93 dari 153 pasar milik Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi sistem pembayaran QRIS dengan total nilai transaksi melampaui Rp663 miliar.
Selain digitalisasi pasar, Jakarta meraih apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali atas pelaksanaan program TPAKD. Pramono mendorong agar capaian ini terus berlanjut melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Jakarta mendapatkan apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali untuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kami berharap indeks literasi keuangan Jakarta yang saat ini mencapai 84,01% dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74% dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui koordinasi yang baik,” ujar Pramono.
Melalui kepemimpinan baru ini, OJK Jabodebek menargetkan peningkatan kualitas pengawasan dan pelindungan konsumen di wilayah kerjanya. OJK berkomitmen terus mempererat koordinasi bersama pemerintah daerah dan pelaku industri guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, dan inklusif. ***

















