OJK menyerahkan empat tersangka manipulasi perdagangan waran senilai Rp6,97 miliar ke Kejari Jakarta Selatan usai berkas perkara dinyatakan lengkap.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan tahap penyidikan perkara dugaan manipulasi perdagangan waran yang menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp6,97 miliar. Penyidik OJK menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 19 November 2026.
Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S. Mereka berstatus karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas. Pelimpahan Tahap II ini berlangsung setelah JPU menyatakan berkas perkara tersebut lengkap atau P-21.
Para tersangka diduga menciptakan gambaran semu dan menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, serta harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dugaan tindak pidana ini terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023. Efek yang menjadi objek manipulasi mencakup Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
BERITA TERKAIT
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan identitas pihak lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi. Praktik tersebut bertujuan membentuk aktivitas perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
OJK mengungkap perkara ini melalui rangkaian pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan. Sebelum melimpahkan perkara, penyidik OJK menahan keempat tersangka karena kekhawatiran melarikan diri. Sebanyak tiga tersangka mendekam di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, sedangkan satu tersangka lainnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan Cipinang.
Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan pidana tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
OJK terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan penindakan berjalan profesional dan konsisten. Penanganan kasus ini menjadi bagian dari agenda reformasi pengawasan OJK untuk mencegah praktik manipulasi pasar. Otoritas berkomitmen menjaga integritas perdagangan efek, melindungi investor, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. ***

















