OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung di Sumatera Barat pada 19 November 2026 karena gagal menyehatkan permodalan dan likuiditas.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. OJK menetapkan keputusan tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
PT BPR LPN Labuh Gunung beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban. OJK mengeksekusi tindakan pengawasan ini guna memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah menetapkan bank tersebut dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025. Penetapan status itu berlangsung karena BPR memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.
BERITA TERKAIT
OJK selanjutnya mengubah status bank menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026. Pengurus dan pemegang saham gagal menyehatkan kondisi permodalan serta likuiditas bank meski OJK telah memberikan waktu yang cukup sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023.
Merespons status resolusi tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 157/ADK3/2026 pada 10 November 2026. LPS menetapkan penanganan PT BPR LPN Labuh Gunung melalui proses likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usahanya.
OJK menindaklanjuti permintaan LPS tersebut berdasarkan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023. Pasca pencabutan izin usaha, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta mengeksekusi proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau seluruh nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang. LPS menjamin dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ***

















