Tahun ini merupakan tahun awal BPD dalam menjalankan program regional champion. Tahun depan tantangan yang sama akan tetap menghadang mengingat dua tahun sejak program tersebut luncur, BPD harus menyelesaikan 10 persoalan yang ada.
Oleh : Egenius Soda
Menjadi pemenang, bahkan di daerah sendiri ternyata tidaklah semudah yang dipikirkan orang banyak. Perlu perencanaan matang dan penerapan yang konsisten. Tanya saja kepada pengelola bank pembangunan daerah (BPD).
Sejak Desember tahun lalu, bankbank milik pemerintah daerah (Pemda) sudah memiliki rencana agar mulai tahun 2014 telah menjadi bank yang mampu menjadi pilihan masyarakat daerahnya masing-masing. Tak tanggung-tanggung rencana itu ditandatangani bersama oleh para direktur utama dan Komisaris BPD, Gubernur, DPRD seluruh Indonesia pada 21 Desember 2010 serta disaksikan Wakil Presiden RI Budiono. Program itu
kemudian dikenal dengan sebutan BPD Regional Champion atau disingkat BRC.
Hal itu sekaligus menjadi titik awal komitmen BPD untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja agar “mimpi” tersebut dapat terwujud. “Target kami jelas yakni menjadi bank terkemuka atau regional champion di daerah paling lambat 2014,”kata Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winnie Erwindia.
Impian itu jelas bukan suatu yang mudah apalagi bagi BPD yang masih berkutat dengan masalah klasik semisal permodalan dan fokus bisnis. Asbanda setidaknya menginventarisir 10 masalah yang harus diselesaikan BPD jika ingin menjadi pemenang dalam persaingan bisnis dengan bank lain.
Masalah-masalah itu terdiri dari permodalan yang masih minim, brand awareness yang masih masih lemah, kualitas pelayanan yang masih rendah, kualitas dan kompetensi SDM yang belum sesuai standar pasar, inovasi produk yang masih terbatas serta, jaringan layanan yang minim. Selain itu juga ada kendala belum optimalnya strategic partnership, rendahnya struktur pendanaan masyarakat, portofolio kredit produktif yang rendah, dan terakhir sistem teknologi informasi yang masih terbatas.
Tahun 2011, Asbanda sudah menetapkan bahwa langkah penyelesaian dari masalah-masalah di atas harus sudah dimulai dan tahun depan akan dievaluasi. “Sesuai dengan roadmap menuju pembentukan BRC, maka tahun ini dimulai dengan prioritas I dan prioritas II yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,” kata Suryadi Asmi, Ketua V Bidang Syariah Asbanda.
Prioritas I adalah penyelesaian masalah yang disebut pertama sampai masalah keenam dan prioritas II adalah masalah ketujuh sampai kesepuluh.
Tentu ada beberapa perkembangan menggembirakan yang ditunjukan BPD di sepanjang tahun ini terkait penyelesaian masalah itu. Dalam mengatasi permasalahan modal beberapa BPD sudah menyiapkan strategi menyerap dana dari publik melalui penawaran saham perdana (IPO). Bahkan Bank Jawa Barat dan Banten sudah menerapkan strategi itu dan berhasil.
Langkah lain adalah dengan menawarkan obligasi seperti yang dilakukan Bank Sumatera Utara, Bank NTT dan beberapa lainnya. BPD juga memperkecil porsi dividen pay out untuk shareholders dan sebaliknya memperbesar porsi laba ditahan (retained earnings).
Penguatan modal memang menjadi suatu yang penting di saat data sampai Juni menunjukan modal BPD mulai menipis. Hal ini tercermin pada Capital Adequacy Ratio (CAR) yang turun dari 16,78 persen per Juni 2010 menjadi 14,24 persen per Juni 2011. Padahal modal berperan besar sebagai penyangga (buffer) untuk menepis aneka potensi risiko yang melekat dalam produk, jasa dan aktivitas bisnis perbankan.
Sementara itu untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM), telah dibentuk Asbanda HRD Center, yang kurikulum pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI). Dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut Asbanda bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Sparkassen dari Jerman. Sparkassen sendiri merupakan BPD-nya Jerman yang sukses meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) di berbagai negara.
Asbanda juga telah menjalin kerjasama dengan IBM untuk melatih, merangsang inovasi dan meningkatkan efisiensi BPD lewat TI. Bank-bank daerah juga mulai gencar membenahi dan meningkatkan kualitas layanan termasuk dalam hal layanan electronic banking (e-banking). Layanan berbasis elektronik ini menjadi salah satu prasyarat untuk bisa bersaing dengan bank umum. Layanan e-banking BPD harus mampu menandingi atau minimal sejajar dengan layanan e-banking dari bank umum.
“Apalagi layanan e-banking sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi nasabah saat melakukan transaksi perbankan,” tandas Winny, Ketua Asbanda.
Upaya perbaikan itu tampaknya mulai menampakan hasil yang terlihat dari kinerja BPD yang semakin baik. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, Juni 2011 yang terbit pada 15 Agustus 2011 diperlihatkan kredit BPD meningkat cukup signifikan sebesar 21,78 persen dari Rp132,74 triliun pada Juni 2010 menjadi Rp161,65 triliun rupiah per Juni 2011. Dana pihak ketiga (DPK) pun naik 19,31 persen dari 198,67 triliun rupiah menjadi 237,03 triliun rupiah pada periode yang sama.
Meski demikian masih ada catatan lain terkait kinerja seperti LDR yang sampai Juni belum memenuhi ketentuan BI di level 78 persen. Sampai Juni LDR BPD ada di level 68,20 persen. Akibatnya harus membayar pinalti berupa tambahan giro wajib minimum (GWM) 0,1 persen dari DPK rupiah untuk setiap 1 persen kekurangan LDR.
MELANJUTKAN TREN POSITIF
Dari kaca mata Pengamat Perbankan Paul Sutaryono, perkembangan BPD di sepanjang 2011 itu sudah luar biasa meski memang masih harus terus berbenah untuk bisa bersaing dengan bank umum.
“Sudah ada BPD yang masuh ke pasar saham tentu menggambarkan adanya peningkatan yang luar biasa dan harap bisa diikuti BPD lainnya,” kata Paul.
Meski demikian untuk menjadi jawara di daerah hal itu tentunya belum cukup. Untuk 2012, sesuai roadmap, program BPD Regional Champion akan difokuskan pada evaluasi atas pencapaian milestone prioritas I. Artinya, seluruh pemangku kepentingan BPD akan melihat apakah enam poin yang menjadi prioritas pertama sudah diterapkan dan mendapatkan hasil dengan baik.
Paul mengatakan setidaknya beberapa hal yang harus jadi pertimbangan BPD sebelum mencapai predikat pemenang pada 2014. Pertama adalah terkait efisiensi yang perlu ditingkatkan. Data sampai Juni 2011 BOPO BPD terlihat turun dari 72,75 persen menjadi 76,74 persen. “Memang angka ini masih lebih hemat dibanding bank lain karena BOPO ideal adalah 70-80 persen,” jelas dia.
Kemudian terkait margin bunga atau NIM di mana untuk BPD sampai Juni masih tercatat 8,90 persen hanya ada di bawah kelompok BUSN nondevisa yang mencapai 8,86 persen. Padahal BI selalu mengimbau bank nasional untuk merampingkan NIM. Rata-rata NIM industri saat ini adalah 5,79 persen per Juni 2011 yang menebal dari 5,76 persen per Mei 2011.
Hal berikutnya adalah terkait tambahan modal. Modal bermanfaat sebagai penyangga (buffer) untuk menepis aneka potensi risiko yang melekat dalam produk, jasa dan aktivitas bisnis perbankan. “BPD mutlak harus terus menambah modal bank,” kata Paul.
Pengembangan bisnis BPD juga mulai memberikan harapan untuk terus tumbuh setelah 13 BPD ditunjuk sebagai bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) sejak 2010. Hal itu tentu menjadi peluang yang sangat besar karena sebelumnya, hanya enam bank umum yang boleh menyalurkan KUR.
Dengan beberapa pencapaian di atas ditambah dengan potensi yang besar pada perekonomian daerah tahun depan tampaknya BPD tak kesulitan untuk melaksanakan prioritas II sebelum akhirnya menjadi pemenang. Semoga saja. SP
