Jakarta – Demi mewujudkan sistem keuangan yang inklusif (financial inclusion), perbankan nasional meminta dorongan dalam bentuk insentif dari Bank Indonesia. Dalam hal ini BI diminta menetapkan perhitungan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berbeda pada bank yang melakukan penetrasi ke pelosok.
Penetapan keringanan perhitungan BOPO tersebut penting bagi bank terkait keberhasilannya melakukan efisiensi. Sementara itu, bank yang menerapkan financial inclusion harus meningkatkan mesin ATM dan cabang, ini akan mengakibatkan BOPO bank tersebut meningkat.
BERITA TERKAIT
"Bila didorong untuk menjalankan finansial inclusion tetapi menilai bank dengan kriteria umum jadi tidak menarik buat bank," ujar Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono di sela acara Indonesia Banking Expo 2012 di Jakarta, Rabu (27/6).
Sigit juga meminta tidak semua pihak didorong untuk menggarap pasar di daerah yang kini belum tersentuh bank. Sebab, perbankan mikro saat ini sangat menguntungkan. Jika semua pihak, apalagi ditambah dorongan dari BI, untuk masuk perbankan mikro, pasar bisa jenuh. "Tidak bisa memaksa bank yang tidak punya selera risiko ke sana. Jangan karena program pemerintah, perbankan jadi sembrono."
Jika dikembangkan dengan program nyata, Sigit percaya industri dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal dalam 3-5 tahun.
Permintaan tersebut disampaikan Sigit di hadapan Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad. Muliaman sendiri mengaku memang tengah menyiapkan insentif untuk bank yang mengembangkan financial inclusion. Bentuknya ialah dengan menggelar financial inclusion award. Apa yang dinila?
"Soal business modelnya. Siapa yang inovatif nanti ada degree of innovativenessnya apakah genuine atau standard atau tidak. Insentif ini diberikan dengan landasan prudensial yang kuat. Kita hati-hati, tapi tidak terkungkung dengan kehati-hatian sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa," kata Muliaman.
Sementara itu, pada pembukaa Indonesia Banking Expo 2012, Gubernur BI Darmin Nasution menyoroti sejumlah hal yang menjadi tantangan melaksanakan program financial inclusion. Faktor pertama ialah persoalan data. Darmin menyebut ketiadaan database penduduk, rekam jejak pengusaha kecil dan mikro. Kedua, ketiadaan agunan yang memadai. Ketiga, faktor legalitas usaha. Keempat, aspek ketersediaan produk dan aspek perluasan akses keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa biaya untuk perluasan akses bagi masyarakat akan sangat tinggi dan tidak efisien bagi perbankan. "Oleh karena itu perlu dikembangkan perluasan akses layanan perbankan menggunakan teknologi informasi maupun dengan industri lain yang dikenal dengan nama branchless banking," kata Darmin.
BI dan regulator lain saat ini tengah menyiapkan seperangkat regulasi untuk branchless banking supaya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah.
Selain itu, mengatasi tantangan data, BI meengembangkan database Financial Identity Number dalam skema kredit untuk pengusaha pemula di sektor ekonomi unggulan. BI berencana menggandeng sejumlah instansi terkait untuk membenahi persoalan yang menyulitkan akses masyarakat pada pendanaan. Sebagai langkah konkrit, kemarin BI menandatangani kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional.
"Program sertifikasi tanah untuk jaminan usaha mikro dan kecil di daerah sebetulnya sudah berjalan. Kami liat sangat efektif. Karena itu, akan terus ditingkatkan agar penerapannya lebih luas melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah," papar Darmin.

















