Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan melakukan penawaran umum terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue. Perseroan menawarkan sebanyak 1.512.858.200 lembar saham seri B dengan harga pelaksanaan Rp1.235 per saham. Dengan demikian, dana yang akan diraup lewat aksi korporasi ini mencapai Rp1,87 triliun.
"Rights issue ini untuk menambah modal perusahaan dan tentunya akan meningkatkan ekspansi kredit BTN," kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro di sela Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN di Jakarta, Rabu (7/11).
BERITA TERKAIT
Iqbal menjelaskan, tiap pemegang 550 ribu saham BBTN berhak atas 94.943 HMETD. Dan tiap HMETD berhak atas satu lembar saham baru yang akan dikeluarkan perseroan. Negara Indonesia, sebagai pemegang saham perseroan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I sebesar Rp1,09 miliar lembar saham.
Saham milik negara itu dijual kepada BUMN, selaku wakil negara, yakni PT Bahana Securities sebanyak 363,3 juta HMETD, Danareksa Sekuritas 362,3 juta HMETD, dan Mandiri Sekuritas 362,3 juta HMETD. Dan jika HMETD tidak terserap, ketiga BUMN tersebut juga akan berperan sebagai pembeli siaga. Pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya akan mengalami diluasi sebesar 14,61%.
Direktur Keuangan dan Treasury BTN Saut Pardede menjelaskan, saat ini saham BTN dipegang oleh pemerintah (71,9%) dan publik (28,1%).Setelah dilakukannya rights issue, kepemilikan saham pemerintah berkurang menjadi 60% (6,354 miliar lembar saham). Sementara itu, saham publik bertambah menjadi 40%(4,236 miliar lembar saham).
Saut juga menambahkan, di dalam kepemilikan pemerintah di BTN masih ada sekitar 1,8% yang merupakan management stock option plan alias program saham karyawan (MSOP) yang belum diserap. MSOP ini merupakan program yang digelar ketika BTN menggelar penawaran saham perdana alias initial public offering dengan jangka waktu penyerapan selama lima tahun. "Meski demikian pemerintah atau negara masih menjadi pemegang saham terbesar di BTN," katanya.
Menurut dia, penjualan lebih diutamakan kepemilikan kepada investor domestik dengan komposisi 85% dan investor asing 15%. "Dalam menentukan pricing lebih banyak memperhatikan penyebaran investor supaya saham BTN liquid dan bukan dimiliki jumlah investor terbatas yang main panjang," katanya.
Ia menuturkan, aksi korporasi tersebut sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Komite Privatisasi, pernyataan efektif dari Bapepam-LK, serta dari DPR. HMETD sendiri bisa diperdagangkan mulai 23 November sampai 29 November. Pencatatan saham di bursa akan dilakukan pada 23 November dan tanggal terakhir pelaksanaan HMETD pada 29 November.
Iqbal melanjutkan, dana hasil rihts issue saham akan diperuntukan sebagai modal pengembangan kredit perseroan, dengan komposisi 85% untuk pembiayaan sektor perumahan dan industri, sementara sisanya 15% untuk non perumahan, diantaranya kredit usaha kecil menengah, KUR, syariah dan pembiayaan infrastruktur berskala kecil dalam program pemerintah.

















