Jakarta – Kondisi ekonomi Indonesia di Tahun 2014 yang merupakan tahun politik, cenderung bersifat reaktif bukan proaktif. Demikian dikatakan Managing Director dan Senior Economist Standard Chartered Bank Indonesia, Fauzi Ichsan saat Media Briefing di Jakarta, Rabu (16/4).
Dikatakan dia, akibat dari terlambatnya pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), rasio defisit anggaran pemerintah terhadap PDB naik dari 1,9% di tahun 2012, menjadi 2,2% di tahun 2013 hak tersebut disebabkan oleh subsidi energi naik.
Selain itu pada rasio neraca transaksi berjalan terhadap PDB nominal memburuk, dari surplus 0,2% di tahun 2011 menjadi defisit 2,8% pada 2012, dan 3,3% pada 2013 akibat kenaikan impor minyak dan BBM. “Akibat terlambatnya kenaikan harga BBM dan suku bunga, rupiah melemah tajam” jelas Fauzi.
BERITA TERKAIT
Lebih lanjut dia memaparkan di tahun politik ini banyak kementerian yang mengeluarkan kebijakan proteksionis dan tidak terkoordinasi, contohnya adalah semakin besarnya tekanan tehadap Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatasi kepemilikan asing pada industri perbankan, ketidakpastian regulasi di sektor pertambangan migas misalnya adalah aturan pelarangan ekspor mineral mentah serta terjadinya pembatasan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional (rotan dan holtikultura).
Fauzi mengatakan dari hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa kinerja kabinet semakin tidak fokus dan kurang efisien contohnya adalah semakin banyaknya kasus korupsi elit politik yang terungkap dan melemahnya koordinasi antar kementerian dalam hal kebijakan dan implementasinya.
Terkait mengenai respon para investor mengenai Pemilu 2013, Fauzi menjelaskan bahwa para investor sudah memprediksi bahwa Joko Widodo adalah calon presiden yang potensial.
“Waktu Joko Widodo dicalonkan dari partai saja, pasar merespon dengan naik 3%. Dan diawal tahun para pengusaha dan investor sudah memprediksi bahwa jika Joko Widodo dicalonkan menjadi calon presiden sebelum pemilu legislatif, maka partai pengusungnya akan meraup suara 27%-30% sehingga pada pemilu presiden nanti Joko Widodo dapat menang dalam 1 putaran” jelasnya.
Namun pada kenyataannya prediksi para pengusaha dan investor tidak terjadi. Pada pemilu legislatif lalu nyatanya tidak ada partai yang mendapatkan suara lebih dari 20%, hal tersebut membuat pasar kembali menurun.
“Para pengusaha dan investor mengharapkan agar pemerintahan yang baru nanti hanya terbentuk dari 4 partai saja. Karena mereka mengkhawatirkan jika pemerintahan koalisi terbentuk dari banyak partai, maka kebijakan yang dihasilkan tidak efektif, karena kebijakan yang lahir bukan atas dasar kesamaan pemikiran, tapi berdasarkan kompromi untuk mempertahankan kepentingan masing-masing partai” lanjut Fauzi.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa di kalangan para pengusaha dan investor rata-rata sampai saat ini masih memprediksi Joko Widodo akan memenangkan pemilu presiden.
“Figur yang dipandang potensial oleh para investor pada pemilu presiden nanti itu Cuma 2, Jokowi dan Prabowo” pungkas dia

















