Jakarta – Subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang menghabiskan Rp350 triliun per tahun merupakan dana yang dihambur-hambukan begitu saja. Sebab, dari anggaran sebesar itu berarti rata-rata anggaran yang dikeluarkan pemerintah per hari mencapai angka sebesar Rp1 triliun.
"Dana Rp1 triliun itu abis begitu saja hanya untuk subsidi BBM. Padahal, kalau pemerintah bisa memaksimalkan, anggaran tersebut bisa membangun infrastruktur seperti membangun jalan, membangun MRT (Mass Rapid Transit), membangun bandara, membangun jalan tol, membangun pembangkit listrik, dan lain-lain," ucap Citi Country Officer Indonesia, Tigor Siahaan di Jakarta, Rabu (16/4).
Tigor melanjutkan, bahwa pemerintah yang akan datang harus mengurangi anggaran subsidi BBM tersebut. "Jadi, pemerintahan nantinya harus mengurangi anggaran subsidi bbm dan menaikkan harga bbm bersubsidi agar pembangunan dan perekonomian dapat bergerak sebagaimana mestinya," ujarnya.
BERITA TERKAIT
Ditemui di tempat yang sama, Vice Presiden Economist Citi Reserach, Helmi Arman mendukung penuh langkah pengurangan anggaran subsidi bbm tersebut. Sebab menurutnya hal tersebut juga dapat meningkatkan neraca perdagangan Indonesia.
"Neraca perdagangan Indonesia saat ini sudah cukup bagus dengan surplus sebesar US$785,3 juta pada bulan Februari tahun ini. Tetapi sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia terus terseok, dimana pada tahun 2013 defisit US$4 miliar dan pada bulan Januari 2014, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami defisit sebesar US$430 juta. Saya pikir untuk meningkatkan neraca perdagangan, pemerintah harus menaikkan harga BBM dan mengurangi anggaran subsidi BBM," ungkapnya.
Ia melanjutkan, bahwa kenaikan BBM sudah tidak seperti dulu dimana masih ada subsidi minyak tanah sehingga berdampak langsung pada biaya untuk kelas menengah kebawah. "Kalau sekarang kan lebih ke transportasi. Jadi saya rasa juga tidak perlu terlalu lambat kenaikannya (BBM)," ungkap Helmi.
Menurut Helmi penaikkan segera BBM bersubsidi adalah karena neraca transaksi berjalan masih mengalami defisit. "Kalau transaksi berjalannya sudah surplus, mungkin kita punya kemewahan untuk bisa melakukan adjusment yang lambat. Tapi kan sekarang masih defisit, jadi adjusmentnya harus dilakukan dengan cepat," tutup Helmi.

















