Jakarta – Diversifikasi pemasaran terus dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai bagian dari transformasi perusahaan dari postel company menjadi network company. Kali ini PT Pos mengandeng Pengurus Besar Naudathul Ulama (PBNU), menghadirkan kantor pos di setiap kantong-kantong NU, baik Pesantren maupun Masjid.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pos Indonesia dengan PBNU dilakukan Dirut Pos Indonesia, I Ketut Mardjana dan Ketua PBNU Dr. KH. Said Aqil Siradj, di saksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Dahlan Iskan, bertempat di Kantor Pos Pusat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/5).
I Ketut Mardjana, Direktur Utama PT Pos Indonesia, mengatakan, kerjasama dengan NU sangat potensial dalam membantu masyarakat di pedesaan, atau wilayah rural, yang jauh dari akses pelayanan public. Keterlibatan NU nanti mempermudah transaksi dan pengiriman barang seperti parsel, demikian juga jasa transaksi keuangan dapat dilakukan di pesantren NU. "Nanti kita pilah-pilah mana yang lebih potnsial dilakukan," kata I Ketut usai penandatangan MoU tersebut.
Bahkan, tidak hanya pesantren yang diberdayakan, tetapi juga masjid di area basis Nu juga akan dimanfatkan kantor pos. "Nanti di masjid dan pesantren bisa buat bayar cicilan bank, dan lain-lain," pungkas I Ketut.
Ketua PBNU Dr. KH. Said Aqil Siradj mengatakan, kerjasama ini akan memberdayakan sekira 24 ribu pesantren, dan lebih dari 800 ribu mesjid milik NU di Indonesia. Dari kerjasama tersebut, pada realisasinya akan mendapatkan manfaat edukasi, pemasaran, dan tentu pendapatan bagi kedua belak pihak.
"Nanti ada pembekalan dari PT Pos seperti pelatihan tentang keuangan, pemasaran, dll. Dari situ kita pasti dapat keuntungan material yang layak. Tetapi pada prinsispnya yang kita lakukan bersama ini karena kita memiliki orientasi kerakyatan yang sama," kata KH. Said Aqil Siradj.
Sementara Menteri BUMN Dahlan Iksan mengatakan, dengan potensi pesantren NU yang sanga besar, PT Pos diminta untuk segera menetapkan langkah operasionalnya. Sebagai contoh, Dahlan mengarahkan segera menjaring 100 pesantren pertama untuk disaring sebagai pilot project agen pos tersebut.
“Artinya jangan tunggu lama lagi. Setelah Mou ini saya minta PT Pos untuk segera meralisasikan langlah operasionalnya. Kalau sulit, nanti tempatkan satu manajer PT Pos di kantor PBNU, nanti dalam dua minggu ke depan ini dia yang menagih daftar 100 pesantren, kemudian nanti setiap pimpinan PT Pos memantau dari 100 pesantren tersebut, mana yang visible,” papar Dahlan.
Tahap selanjutnya, menurut Dahlan, hasil evaluasi terhadap 100 pesantren tersebut nantinya dipilih sebanyak 50 pesantern yang berpotensi mendukung aktivitas bisnis. Dari 50 pesantren tersebut, PT Pos melakukan perekrutan santri yang akan dilatih untuk menjadi operator kator pos di masing-masing pesantren. “Langkah selanjutnya PT POS memberikan CSR kepada 50 pesantren tersebut berupa computer dan fasilitas pendukungnya,” tukas Dahlan.
Melalui beberapa langkah operasional tersebut, Dahlan berharap dalam tiga bulan ke depan, kerjasama tersebut sudah mulai berjalan. “Tiga bulan ke depan, 50 pesantren pertama harus sudah jalan.” Menurut dia, langkah operasional tersebut segera direalisasikan karena dalam lima tahun ke depan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berusaha menerapkan program financial inclusion. “Ini penting bagi Indonesia, karena ekonomi kita ke depan harus inclusion. Ini salah satu cara memperluas akses keuangan ke masyarakat. Ini membantu pemerataan ekonomi,” imbuhnya
Dahlan mengaku sempat ragu dengan beragam aktivitas pemasaran yang gencar dilakukan PT Pos sebagai bentuk dari transforamsi organissai. “Awalnya saya was was, takutnya kegiatan marketing besar-besaran, nanti PT Pos merugi. Tetapi ternyata berhasil. Artinya manajemen PT Pos cukup tangguh. Karena marketing dilakukan oleh manajemen yang besar," pungkas Dahlan.
Maka itu, kata dia, Kementrian BUMN akan terus mendorong langkah PT Pos melakukan revaluasi asset tidak produktif mejadi asset produktif, berupa bisnis retail dan property. Demikian juga dengan upaya PT Pos yang masuk ke bisnis jasa keuangan secara lebih dalam. “Kita juga akan mendorong realisasi kerjasama PT Pos dengan Taspen dan Bank Mandiri dalam mendirikan bank,” ujar Dahlan.
Sementara Direktur Keuangan PT Pos, Tavip Parawansa mengatakan, upaya diversifikasi agen ini tentu akan berdampak pada pendapatan PT Pos. "24 ribu anggota pesantren itu sangat potensial. Kita berharap dapat menggerek pendapatan kita. Nanti kita langsung runing pelaksanaan setelah MoU ini," pungkas Tavip.
Ditanya mengenai target tiga bulan yang ditetapkan Menteri BUMN, Direktur Operasi Surat pos dan Logistik PT Pos, Ismanto mengatakan, pihaknya siap menerapkan hal itu. Menurut dia, waktu tiga bulan bungan waktu yang singat dan juga bukan lama, sehingga pihaknya iptimis bisa melakukan hal itu karena sejauh ini infrastruktur PT Pos sudah siap memperlancar program tersebut. “Banyak yang bisa diraih dari kerjasama tersebut, seperti kiriman surat, wesel uang dari orang tua ke anak di dalam pesantren, dll. Jadi kita siap untuk meraup potensi itu,” ujar Ismanto.
.jpg)
