Stabilitas.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memutuskan untuk menarik utang sebesar Rp40 triliun dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).
Angka serapan tersebut melampaui target indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp33 triliun. Langkah ini diambil di tengah tren penurunan penawaran masuk (incoming bids) dari para investor dalam beberapa pekan terakhir.
Data DJPPR menunjukkan total penawaran yang masuk kali ini tercatat sebesar Rp63,06 triliun. Angka ini menyusut dibandingkan lelang pada 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun, serta jauh di bawah posisi lelang 20 Januari 2026 yang sempat menembus Rp82,9 triliun.
Seri FR0109 Jadi Primadona
Dalam lelang melalui sistem Bank Indonesia tersebut, pemerintah menawarkan sembilan seri SUN yang terdiri dari penerbitan baru (new issuance) dan pembukaan kembali (reopening).
Seri FR0109 menjadi instrumen dengan serapan terbesar, yakni mencapai Rp16,4 triliun. Seri yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2031 ini mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp24,16 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan di level 5,67712%.
Posisi kedua ditempati oleh seri FR0108 dengan nilai serapan Rp12,3 triliun. Untuk tenor yang lebih panjang ini (jatuh tempo 15 April 2036), pemerintah memenangkan penawaran dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 6,37998%.
Strategi Selektif Penyerapan Dana
Meski menyerap dana di atas target, pemerintah terpantau tetap selektif dalam memilih penawaran. Hal ini terlihat pada seri SPN03260521 (penerbitan baru), di mana pemerintah memutuskan untuk tidak memenangkan satu pun penawaran meski terdapat minat masuk sebesar Rp300 miliar.
Selain itu, untuk tenor jangka sangat panjang, pemerintah menyerap dana dari seri FR0105 (jatuh tempo 2064) senilai Rp1,65 triliun dengan yield 6,77991%. Sementara seri FR0107 (jatuh tempo 2045) dan FR0102 (jatuh tempo 2054) masing-masing diserap sebesar Rp1,6 triliun.
Langkah pemerintah memenangkan nominal di atas target indikatif ini mengindikasikan upaya untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN di awal tahun (front loading) di tengah kondisi pasar yang mulai mengalami normalisasi minat investor.***
