Jakarta – Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terkait pengelolaan pertambangan batubara, Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BPK menemukan ada kekurangan penerimaan negara dari iuran tetap dan royalti serta denda administrasi sebesar Rp95,58 miliar dan US$43,33 juta atau (ekuivalen Rp 392,93 miliar) sehingga totalnya menjadi Rp488,52 miliar.
Dalam perkembangan selanjutnya karena ada perusahaan yang langsung membayar kekurangannya sehingga sampai 30 maret 2012 ada setoran yang masuk ke kas negara sebesar Rp.84,90 miliar. “Jumlah ini terus bertambah sampai sekarang diperkirakan sudah mendekati 22 persen,”ujar Anggota BPK Ali Masykur Musa di Jakarta, Kamis (12/4/2012).
Kekurangan yang ada ini akhirnya menambah saldo piutang negara sektor pertambangan umum menjadi Rp1,1 triliun yang merupakan potensi penerimaan negara. Terkait hal ini, Ali berharap Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM lebih pro aktif menagih pada perusahaan yang masih berhutang. “Kita akan terus memantau kalau belum dilaksanakan maka akan kita lakukan pemantauan tindaklanjut yang disana sudah ada unsur dugaan melanggar hukum,”jelas Ali.
BERITA TERKAIT
Selain itu BPK juga menemukan masih ada 64 perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang belum menyampaikan rencana reklamasi dan pasca tambang dan/atau rencana pascatambang. “Dari 77 perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan ada 73 perusahaan dan 2 perusahaan PKP2B yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang minimal sebesar Rp2,45 miliar,”jelas Ali dalam konferensi pers di Kantor BPK.
Hal ini mengakibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak memiliki jaminan bahwa areal bekas pertambangan batubara di wilayahnya akan direklamasi sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Karenanya kita meminta Kementrian ESDM dan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembinaan dan penagihan jaminan reklamasi/pasca tambang sesuai ketentuan yang berlaku,”ujar Ali. Bahkan menurut Ali, ke depan Pemerintah saat memberi perpanjangan ijin atau ketika mengeluarkan ijin baru ketentuan ini harus masuk sebagai salah satu persyaratan.
BPK juga menyoroti kelemahan regulasi khusus terkait tata cara pemberian sanksi administratif dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemegang Ijin Usaha pertambangan , ijin pertambangan rakyat atau ijin pertambangan khusus belum dapat berjalan optimal karena Menteri ESDM kurang memperhatikan amanat pasal 174 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
Oleh karenanya BPK menurut Ali meminta Pemerintah dalam hal ini kementrian ESDM untuk segera menyiapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi administratif dan tata cara pengawasan terhadap penyelenggaran pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Berdasarkan data kementrian ESDM saat ini ada 10,235 perusahaan tambang yang tercatat namun yang clear dan clean sampai 1 Maret 2012 baru sebanyak 4.151 perusahan atau baru 40,55 persen. Sementara sisanya ada 6.084 perusahaan atau 59,45 persen belum clear and clean atau masih dalam proses rekonsiliasi dengan instansi terkait.

















