• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Selasa, November 17, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Perusahan Batubara Kurang Bayar PNBP

by Sandy Romualdus
13 April 2012 - 00:00
9
VIEWS
Perusahan Batubara Kurang Bayar PNBP
0
SHARES
9
VIEWS

Jakarta – Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terkait pengelolaan pertambangan batubara, Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BPK menemukan ada kekurangan penerimaan negara dari iuran tetap dan royalti serta denda administrasi sebesar Rp95,58 miliar dan US$43,33 juta atau (ekuivalen Rp 392,93 miliar) sehingga totalnya menjadi Rp488,52 miliar. 

Dalam perkembangan selanjutnya karena ada perusahaan yang langsung membayar kekurangannya sehingga sampai 30 maret 2012 ada setoran yang masuk ke kas negara sebesar Rp.84,90 miliar. “Jumlah ini terus bertambah sampai sekarang diperkirakan sudah mendekati 22 persen,”ujar Anggota BPK Ali Masykur Musa di Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Kekurangan yang ada ini akhirnya menambah saldo piutang negara sektor pertambangan umum menjadi Rp1,1 triliun yang merupakan potensi penerimaan negara. Terkait hal ini, Ali  berharap Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM lebih pro aktif menagih pada perusahaan yang masih berhutang.  “Kita akan terus memantau kalau belum dilaksanakan maka akan kita lakukan pemantauan tindaklanjut yang disana sudah ada unsur dugaan melanggar hukum,”jelas Ali.

BERITA TERKAIT

Persiapan Penjaminan Polis Asuransi Berjalan, OJK dan LPS Integrasikan Data Pengawasan

Sektor Asuransi Lolos Aksesi OECD, OJK Geber 5 Pilar Reformasi

OJK Rilis Panduan SLL untuk Dorong Pembiayaan Bangunan Gedung Hijau

BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Dukung Ekosistem Jaminan Kesehatan

Selain itu BPK juga menemukan masih ada 64 perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang belum menyampaikan rencana reklamasi dan pasca tambang dan/atau rencana pascatambang.  “Dari 77 perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan ada 73 perusahaan dan 2 perusahaan PKP2B yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang minimal sebesar Rp2,45 miliar,”jelas Ali dalam konferensi pers di Kantor BPK.

 Hal ini mengakibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak memiliki jaminan bahwa areal bekas pertambangan batubara di wilayahnya akan direklamasi sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Karenanya kita meminta Kementrian ESDM dan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembinaan dan penagihan jaminan reklamasi/pasca tambang sesuai ketentuan yang berlaku,”ujar Ali. Bahkan menurut Ali, ke depan Pemerintah saat memberi perpanjangan  ijin atau ketika mengeluarkan ijin baru ketentuan ini harus masuk sebagai salah satu persyaratan.

BPK juga menyoroti kelemahan regulasi khusus terkait tata cara pemberian sanksi administratif dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Pemegang Ijin Usaha pertambangan , ijin pertambangan rakyat atau ijin pertambangan khusus belum dapat berjalan optimal karena Menteri ESDM kurang memperhatikan amanat pasal 174 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Oleh karenanya BPK menurut Ali meminta Pemerintah dalam hal ini kementrian ESDM untuk segera menyiapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi administratif dan tata cara pengawasan terhadap penyelenggaran pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan data kementrian ESDM saat ini ada 10,235 perusahaan tambang yang tercatat namun yang clear dan clean sampai 1 Maret 2012 baru sebanyak 4.151 perusahan atau baru 40,55 persen. Sementara sisanya ada 6.084 perusahaan atau 59,45 persen belum clear and clean atau masih dalam proses rekonsiliasi dengan instansi terkait.

 
 
 
 
 
Previous Post

Bank Mandiri Kembangkan Vendor Pertamina EP

Next Post

FSRU Pertama di Indonesia Segera Beroperasi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

by Sandy Romualdus
14 November 2026 - 00:05

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan pendapatan negara capai Rp2.618 triliun dengan defisit APBN terkendali pada level 1,47 persen terhadap PDB....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ajaib Sekuritas Soroti Rebalancing MSCI: Potensi Outflow Rp2,77 Triliun Bayangi Gerak IHSG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Persiapan Penjaminan Polis Asuransi Berjalan, OJK dan LPS Integrasikan Data Pengawasan

Sektor Asuransi Lolos Aksesi OECD, OJK Geber 5 Pilar Reformasi

OJK Rilis Panduan SLL untuk Dorong Pembiayaan Bangunan Gedung Hijau

BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Dukung Ekosistem Jaminan Kesehatan

Berbagi Perspektif Ekonomi, Puluhan Nasabah Hadiri Workshop CIMB Niaga di Bogor

OJK Mengajar di SRMA 33 Tangsel, Friderica Ingatkan Bahaya Perilaku Konsumtif FOMO

Deteksi Modus Kejahatan, OJK Kembangkan Aplikasi Anti-Scam Berbasis AI

Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI Suntik Pembiayaan Rantai Usaha Properti

Rugikan Pasar Rp6,97 Miliar, OJK Jebloskan Tiga Tersangka Manipulasi Waran ke Bareskrim

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
CIMB Niaga Bangun Rumah & Fasilitas Umum di Bogor

CIMB Niaga Bangun Rumah & Fasilitas Umum di Bogor

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance