Jakarta – Jika pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi berada di atas 7%, maka rasio investasi infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) harus mencapai 7-8%. Peningkatan sektor infrastruktur memang merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tinggi.
"Pada 1997-1998 sebelum krisis, investasi infrastruktur kita terhadap PDB 7-8%. Setelah krisis kita tidak bisa kembali ke angka itu," jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana di kantornya, Jakarta, Senin (25/6).
Ia melanjutkan bahwa saat ini rasio investasi infrastruktur terhadap PDB Indonesia baru 3-4%. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sekitar 6% saat ini, idealnya rasio investasi infrastruktur terhadap PDB seharusnya berada pada sekitar 5%.
BERITA TERKAIT
Untuk itu pemerintah terus menggalang dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan badan usaha milik negara (BUMN). Namun karena pembiayaan sektor infrastruktur melalui APBN sangat terbatas, pertumbuhan infrastruktur cenderung stagnan atau bahkan ke depan bisa melambat.
Maka pemerintah berupaya terus mendorong program kerja sama pemerintah swasta atau public private partnerships. "Sebelum membicarakan proyek maka kita harus perhatikan pembiayaannya. Jadi salah jika dikatakan APBN untuk infrastruktur bisa besar, kecuali subsidi silang, karena APBN sudah dialokasikan ke anggaran lain seperti pendidikan, kesehatan," ujar Armida.
Ia menambahkan pemerintah juga sedang berkoordinasi dengan Multilateral Development Banks untuk memfasilitasi dan mengajak sektor swasta untuk menanamkan investasi di Indonesia. Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendorong program kerja sama pemerintah swasta.

















