Jakarta – Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio berada pada 12,75-13,5%. Namun jika pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR mendapatkan optimalisasi, hasil penambahannya harus diprioritaskan kepada pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK).
"Terakhir ini soal tax ratio disetujui jumlahnya 12,75-13,5% dengan catatan kalau ada optimalisasi di atas 12% diarahkan kepada Banggar, prioritasnya harus ke daerah dengan metode DAK," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/9).
BERITA TERKAIT
Opsi lain hasil optimalisasi bisa dijadikan belanja modal untuk kementerian dan lembaga (K/L) yang serapan anggarannya mencapai di atas 95%. Agus menjelaskan hasil optimalisasi memang biasanya harus melalui inisiatif pemerintah dengan persiapan yang didukung rencana yang baik.
"Jangan mengundang ketidakpastian yang tidak aman. Jadi menggunakan formula DAK tentang perimbangan keuangan, sudah jelas undang-undangnya, sudah jelas ada 17 sektornya," ujarnya.
Lebih lanjut Agus mengakui target tax ratio 13,5% sulit sekali dicapai karena krisis ekonomi dunia sudah berdampak ke Indonesia. Hal itu terlihat dari koreksi harga komoditi dan penurunan volume ekspor yang pada akhirnya mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan (PPh).
"Kita juga lihat pembayaran PPh itu ada penurunan dan ini menunjukkan bahwa masing-masing usaha sudah mulai ada yang terpngaruh. Jadi tetap dipaksakan 12,75%, 13,5% perlu tambahan pajak Rp 120 triliun," jelasnya.
Selain itu pemerintah juga sedang menyiapkan penetapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) baru yang otomatis menurunkan target penerimaan pajak. Namun di sisi lain penetapan PTKP yang baru akan meningkatkan daya beli masyarakat. "Itu nanti bisa untuk hal-hal yang produktif. Tapi tax ratio di atas 12,7% itu sulit," ujar Agus.
Saat ini PTKP sebesar Rp 15,8 juta per tahun. Pemerintah berencana meningkatkan PTKP mencapai Rp 24-30 juta per tahun. "Rp 24 juta untuk pegawai yang single dan kalau menikah dan punya anak itu lebih bisa Rp 30 juta. Itu akan membawa dampak yang bagus bagi masyarakat Indonesia dan akan membuat ekonomi Indonesia bisa bergerak lebih baik," pungkasnya.

















